Tiga Penumpang Rantis Brimob Disanksi Etika, Wajib Minta Maaf atas Insiden Tewasnya Pengemudi Ojol

Tiga anggota Polri yang menjadi penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan dijatuhi sanksi etika berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 10 Oktober 2025 | 10:15 WIB
Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Matamata.com - Tiga anggota Polri yang menjadi penumpang kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam insiden penabrakan pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan dijatuhi sanksi etika berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf.

Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menjelaskan, ketiga personel tersebut ialah Bharaka JEB, Bharaka YDD, dan Bripda M.

“Sidang dilaksanakan secara terpisah selama tiga hari berturut-turut, yakni mulai 1 hingga 3 Oktober 2025, bertempat di Ruang Sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat.

Menurut Erdi, Majelis Sidang Komite Kode Etik Polri (KKEP) menilai ketiganya lalai menjalankan tanggung jawab sebagai anggota Polri karena tidak mengingatkan pimpinan maupun pengemudi rantis dalam penanganan unjuk rasa yang berujung pada tewasnya Affan Kurniawan.

Atas perbuatannya, mereka dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta dijatuhi sanksi etika dan administratif.

Dalam putusan sidang, ketiganya diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. “Pelanggar diwajibkan untuk menyampaikan permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri,” kata Erdi.

Selain itu, mereka juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (patsus) selama 20 hari yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025. “Ketiga terduga pelanggar telah menerima putusan tersebut tanpa mengajukan banding,” tambahnya.

Dengan putusan tersebut, Polri menyatakan proses hukum etik terkait peristiwa rantis yang menabrak Affan Kurniawan telah selesai di tingkat internal.

Erdi menegaskan, sidang etik ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan akuntabilitas anggota.

“Proses sidang ini merupakan bagian dari langkah Polri untuk memastikan bahwa setiap anggota bertanggung jawab atas tugas dan perannya. Sekalipun tidak menjadi pelaku utama, namun kelalaian atau ketidaksiapan personel juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Siap Ambil Peran dalam Rekonstruksi Gaza Pasca Gencatan Senjata

Diketahui, terdapat tujuh personel di dalam rantis saat kejadian, yakni Bripka Rohmad sebagai pengemudi; Kompol Kosmas K. Gae di kursi depan; serta Aipda MR, Briptu DS, Bharaka JEB, Bharaka YDD, dan Bripda M sebagai penumpang.

Ketujuhnya telah menerima sanksi etik. Kompol Kosmas K. Gae diberhentikan dari dinas dan menjalani patsus, sementara Bripka Rohmad dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama tujuh tahun dan juga menjalani patsus.

Adapun lima penumpang lainnya, termasuk tiga personel yang disidang kali ini, diwajibkan menyampaikan permintaan maaf dan menjalani patsus.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Konferensi Tinjauan ke-11 Perjanjian Nuklir NPT berakhir tanpa kesepakatan. Sekjen PBB Antonio Guterres ungkap kekecewaa...

news | 13:57 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan di tengah konflik geopolitik global s...

news | 13:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Kabinet Merah Putih menghentikan pembangunan kantor mewah dan mengalihkan...

news | 13:51 WIB

China kritik keras rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB dan menolak pengerahan sistem rudal ...

news | 13:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di BUBK Kebumen dengan Maung Garuda. Proyek strategis ini s...

news | 11:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat literasi digital dan mengaudit pemblokiran situs judi online s...

news | 13:27 WIB

Kementerian ESDM mencatat PNBP sektor minerba tembus Rp56 triliun per 15 Mei 2026 berkat hilirisasi proyek smelter Freep...

news | 13:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons langsung demonstrasi JMI terkait dugaan penyimpangan pengadaan Program Makan Bergizi...

news | 13:18 WIB

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan pemerintah Turki dalam membebaskan 9 WNI relawan kemanusiaan Ga...

news | 12:00 WIB

Kementerian HAM menyiapkan program beasiswa peliputan dan penguatan perlindungan bagi jurnalis sepanjang 2026 demi mengi...

news | 11:32 WIB