Prabowo Tegaskan Standar Kebersihan: Semua Dapur Program Makan Bergizi Harus Miliki Alat Sterilisasi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya standar kebersihan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur program tersebut dilengkapi dengan ala

Elara | MataMata.com
Senin, 06 Oktober 2025 | 07:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala badan di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala badan di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025). ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya standar kebersihan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh dapur program tersebut dilengkapi dengan alat sterilisasi, perangkat uji makanan (test kit), serta filter air bersih.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, instruksi itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.

"Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri, serta penyediaan filter air bersih," ujar Teddy.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi salah satu topik utama dalam rapat tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga membahas sejumlah program prioritas lain, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan, ketahanan pangan dan energi, hingga stimulus ekonomi menjelang akhir tahun 2025.

Rapat yang dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih itu juga diikuti oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan beberapa menteri lainnya dari sektor pertanian, pendidikan tinggi, hingga BUMN.

Sementara di sisi kiri Presiden turut hadir Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BGN Dadan Hindayana. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Perum Bulog bakal bangun gudang 2-3 hektare di Kampung Haji Arab Saudi. Fasilitas ini akan jadi kawasan berikat untuk du...

news | 17:15 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung siapkan insentif pajak bagi mal yang beri diskon selama Ramadan 2026. Simak cerita Pramono so...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pemerintah menunda impor 105 ribu mobil dari India. Simak alasan penundaan dan rinci...

news | 16:00 WIB

Kemenkeu melaporkan pembiayaan utang Januari 2026 sebesar Rp127,3 triliun. Simak detail realisasi APBN dan alasan penuru...

news | 15:15 WIB

BGN bantah kabar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sahur. Simak jadwal resmi distribusi MBG selama Ramadan 1447 ...

news | 14:15 WIB

LPPOM MUI kritik potensi pengecualian sertifikasi halal dalam MoU dagang RI-AS. Seskab Teddy tegaskan aturan halal tetap...

news | 11:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di bank hingga September 2026 untuk ja...

news | 10:15 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi laporkan fasilitas jet pribadi dari OSO ke KPK. Simak alasan Menag laporkan dugaan gratifika...

news | 09:00 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan usut tuntas kasus oknum Brimob Bripda MS yang aniaya anak hingga tewas...

news | 08:15 WIB

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi parpol. Simak ...

news | 07:00 WIB