Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat kerja di Kantor Kemenko Pangan RI, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)
Matamata.com - Pemerintah membuka kemungkinan pelonggaran impor sapi hidup untuk mempercepat pencapaian program swasembada pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat ketersediaan protein hewani, khususnya daging sapi, sekaligus meningkatkan produksi dalam negeri.
“Kalau kita tidak mampu, maka dipersilakan siapa pun yang ingin untuk membeli sapi betina, jadi di sini bisa melahirkan, breeding. Jadi, kita bisa tidak perlu impor lagi kalau sudah breeding,” ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu.
Selain pembiakan, Zulhas juga menekankan pentingnya upaya penggemukan sapi untuk menambah nilai tambah. Ia menambahkan, keberadaan sapi perah juga menjadi kunci dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita kan ada makanan bergizi, perlu susu banyak, jadi perlu juga sapi yang bisa untuk susu. Itu juga silakan, kalau ada pengusaha yang mau mengembangkan sapi susu perah, itu juga dipermudah, dipersilakan (impor), kira-kira itu,” katanya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan impor sapi perah sebanyak 250 ribu ekor. Namun, Zulhas menilai kuota tersebut bersifat fleksibel.
“Ada (kuota), tapi kita longgarkan, silakan saja. Kalau perlu (cantumkan) berapa saja yang mau masuk, misalnya bikin surat saja ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kebijakan impor sapi hidup diarahkan untuk mendukung pengembangan peternakan di dalam negeri.
“Intinya adalah kita dalam rakortas ini untuk mengembangkan peternakan dalam negeri. Karena kalau kita belinya (produk) daging, maka yang berkembang adalah peternakan di luar negeri,” ujar Arief.
Ia menambahkan, impor sapi muda (bakalan), sapi pembiakan (breeder), maupun sapi perah akan lebih menguntungkan karena bisa dikembangkan di Indonesia. (Antara)
Baca Juga: Kepala BGN Harap Perpres Tata Kelola Program MBG Terbit Pekan Ini