KPK Panggil Pengusaha Billy Haryanto Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api DJKA Kemenhub

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha Billy Haryanto atau yang dikenal sebagai Billy Beras (BH) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapi

Elara | MataMata.com
Senin, 29 September 2025 | 17:15 WIB
KPK Panggil Pengusaha Billy Haryanto Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api DJKA Kemenhub

KPK Panggil Pengusaha Billy Haryanto Terkait Kasus Suap Proyek Kereta Api DJKA Kemenhub

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pengusaha Billy Haryanto atau yang dikenal sebagai Billy Beras (BH) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Pemeriksaan atas nama BH, wiraswasta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/9).

Budi menambahkan, pemeriksaan terhadap Billy dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Nama Billy Haryanto sebelumnya sempat disebut dalam persidangan dengan terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan pada 9 November 2023.

Ia disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, senilai Rp3,2 miliar untuk proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan–Kalioso (paket JGSS 4).

Selain itu, Billy juga disebut memperoleh Rp2,2 miliar dari proyek di Balai Teknik Jawa Timur yang dikerjakan Dion Renato, serta Rp1,6 miliar untuk pekerjaan jalur KA ruas Bogor–Sukabumi, Jawa Barat.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Sejak OTT tersebut, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk dua korporasi. Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15, yaitu aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub, Risna Sutriyanto (RS).

Kasus dugaan korupsi ini terkait sejumlah proyek, antara lain pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek jalur KA di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam pelaksanaannya, diduga terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penetapan kontraktor. (Antara)

Baca Juga: BSya, Mitra Cerdas Finansialmu: Kebebasan Bertransaksi Tanpa Dompet, dari QRIS hingga Tarik Tunai

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah resmi memperluas penerapan tarif Rp0 pencatatan hak cipta untuk semua jenis karya, mulai dari film, buku, hin...

news | 12:00 WIB

Pemerintah Kemenko Pangan menggandeng 400 perusahaan tambang di Kalteng untuk percepatan penanganan karhutla dan pencega...

news | 11:30 WIB

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama dijatuhi sanksi mundur 6 posisi start di Moto3 Qatar 2026 akibat mengabaikan bendera...

news | 11:00 WIB

Dubes Azerbaijan Ramil Rzayev mengapresiasi dukungan konsisten Indonesia terhadap kedaulatan negaranya saat peringatan H...

news | 10:33 WIB

Sinopsis film Gak Ada Matinya yang dibintangi Oki Rengga dan Fedi Nuril. Simak alur cerita komedi gelap tentang sandiwar...

news | 15:00 WIB