Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp13 Triliun, Layani 22,7 Juta Penerima

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 23 September 2025 | 09:15 WIB
Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

Matamata.com - Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menyampaikan dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan bagi 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

"Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

Suahasil menambahkan, alokasi anggaran akan terus menyesuaikan dengan target penerima yang ditetapkan pemerintah, yakni 82,9 juta orang. Harapannya, penerima manfaat MBG terus bertambah seiring peningkatan layanan.

Berdasarkan sebaran wilayah, mayoritas penerima berada di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Disusul Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut anggaran MBG bisa dialihkan jika penyerapan rendah hingga akhir Oktober 2025.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).

Ia menegaskan, meskipun presiden memberi dukungan penuh, kondisi lapangan tetap memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Karena itu, Kemenkeu akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Stok Beras Bulog 3,9 Juta Ton, Aman hingga Akhir Tahun

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Perum Bulog bakal bangun gudang 2-3 hektare di Kampung Haji Arab Saudi. Fasilitas ini akan jadi kawasan berikat untuk du...

news | 17:15 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung siapkan insentif pajak bagi mal yang beri diskon selama Ramadan 2026. Simak cerita Pramono so...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pemerintah menunda impor 105 ribu mobil dari India. Simak alasan penundaan dan rinci...

news | 16:00 WIB

Kemenkeu melaporkan pembiayaan utang Januari 2026 sebesar Rp127,3 triliun. Simak detail realisasi APBN dan alasan penuru...

news | 15:15 WIB

BGN bantah kabar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sahur. Simak jadwal resmi distribusi MBG selama Ramadan 1447 ...

news | 14:15 WIB

LPPOM MUI kritik potensi pengecualian sertifikasi halal dalam MoU dagang RI-AS. Seskab Teddy tegaskan aturan halal tetap...

news | 11:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di bank hingga September 2026 untuk ja...

news | 10:15 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi laporkan fasilitas jet pribadi dari OSO ke KPK. Simak alasan Menag laporkan dugaan gratifika...

news | 09:00 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan usut tuntas kasus oknum Brimob Bripda MS yang aniaya anak hingga tewas...

news | 08:15 WIB

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi parpol. Simak ...

news | 07:00 WIB