Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp13 Triliun, Layani 22,7 Juta Penerima

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 23 September 2025 | 09:15 WIB
Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pembekalan bagi Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

Matamata.com - Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun hingga 8 September 2025. Jumlah itu setara 18,3 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara, menyampaikan dana tersebut digunakan untuk mendukung layanan bagi 22,7 juta penerima MBG di seluruh Indonesia.

"Makan Bergizi Gratis sampai dengan 8 September kemarin melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

Suahasil menambahkan, alokasi anggaran akan terus menyesuaikan dengan target penerima yang ditetapkan pemerintah, yakni 82,9 juta orang. Harapannya, penerima manfaat MBG terus bertambah seiring peningkatan layanan.

Berdasarkan sebaran wilayah, mayoritas penerima berada di Pulau Jawa sebanyak 13,26 juta orang. Disusul Sumatera 4,86 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, Bali-Nusa Tenggara 1,34 juta orang, serta Maluku-Papua 0,52 juta orang.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut anggaran MBG bisa dialihkan jika penyerapan rendah hingga akhir Oktober 2025.

"Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9).

Ia menegaskan, meskipun presiden memberi dukungan penuh, kondisi lapangan tetap memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Karena itu, Kemenkeu akan mempercepat penyaluran dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

"MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Stok Beras Bulog 3,9 Juta Ton, Aman hingga Akhir Tahun

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto bersama delegasi Indonesia memberikan apresiasi berupa tepuk tangan sambil berdiri (standing o...

news | 11:00 WIB

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3,9 juta ton mencuku...

news | 08:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Ba...

news | 07:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada manipulasi dalam data pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 se...

news | 16:35 WIB

Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding, meminta Polri untuk segera menghentikan pemberian patroli pengawalan (pa...

news | 16:30 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti kecenderungan generasi muda yang en...

news | 15:30 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Unda...

news | 14:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), terkait penyidikan dugaan s...

news | 13:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Ba...

news | 11:45 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri untuk memastikan akuntabilitas ins...

news | 10:55 WIB