Kemenkes Siapkan Rp9,7 Triliun untuk Program "Quick Win" Kesehatan 2026

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan Rp9,7 triliun dari total usulan anggaran Rp114 triliun pada 2026 untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau "Quick Win" di bidang kesehatan.

Elara | MataMata.com
Senin, 15 September 2025 | 16:15 WIB
Tangkapan layar - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Tangkapan layar - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Matamata.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan Rp9,7 triliun dari total usulan anggaran Rp114 triliun pada 2026 untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau "Quick Win" di bidang kesehatan.

"Ada sekitar Rp9,7 triliun dari anggaran 2026 pagunya yang di-earmark (disisihkan) untuk program Quick Win Presiden," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Program tersebut mencakup peningkatan rumah sakit kelas D menjadi kelas C dengan alokasi Rp2,738 triliun, pengentasan tuberkulosis (TBC) Rp3,586 triliun, serta Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Rp3,406 triliun.

Budi memaparkan, Kemenkes menargetkan peningkatan 10 rumah sakit kelas D ke kelas C, meliputi pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan. Untuk program TBC, targetnya adalah penyediaan obat serta kegiatan promotif preventif, termasuk perluasan penemuan kasus dan peningkatan keberhasilan pengobatan.

Sementara itu, peserta Program CKG pada 2026 ditargetkan mencapai 130,3 juta orang. "Kami berkomitmen melaksanakan transformasi kesehatan untuk mendukung PHTC dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026," ujar Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Budi menyampaikan anggaran terbesar Kemenkes pada 2026 berada di unit Sekretariat Jenderal, yakni Rp23 triliun. "Paling besar di Sekretariat Jenderal karena ada BPJS Kesehatan di sana dan kesehatan lanjutan karena ada Bantuan Layanan Umum (BLU) rumah sakit sekitar Rp23 triliun," katanya.

Budi pun meminta persetujuan DPR atas usulan anggaran Kemenkes sebesar Rp114 triliun tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank besar n...

news | 17:41 WIB

Anggota Komisi XIII DPR, Meity Rahmatia, meminta Kementerian Hukum memaksimalkan penyerapan anggaran untuk meningkatkan ...

news | 15:14 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar R...

news | 14:00 WIB

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank anggota...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan, Yoseph...

news | 12:27 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajiban program BPJS ...

news | 11:15 WIB

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penayangan pesan pemerintah di ruang publik, termasuk bioskop, merupakan...

news | 09:15 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Ha...

news | 08:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena p...

news | 07:00 WIB

Awan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Muhaimin mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan ...

news | 11:46 WIB