Prabowo Terima Aspirasi Buruh, Ormas, dan Tokoh Agama di Istana Negara

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, konfederasi serikat buruh, serta pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).

Dalam forum yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu, Presiden mendengarkan langsung kritik, aspirasi, dan masukan dari para undangan.

Sejumlah isu mengemuka dalam pertemuan tersebut, mulai dari sikap pejabat yang dinilai arogan, pentingnya membuka ruang aspirasi dan demokrasi, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedonis, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat. Beberapa rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan juga menjadi sorotan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyampaikan tuntutan buruh agar RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan segera dibahas bersama DPR RI.

"Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani kepada wartawan.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan pentingnya ruang unjuk rasa sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat kecil.

"Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal 'lambat' atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah," ujarnya.

Meski demikian, Said mengingatkan aksi unjuk rasa harus konstitusional dan tanpa kekerasan. "Pada titik itu, Bapak Presiden setuju," tambahnya.

Dari kalangan tokoh agama, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai dialog berlangsung terbuka dan transparan.

"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR," kata Jacky, sapaan akrab Pendeta Jacklevyn.

Baca Juga: Kapolrestabes Makassar: Aksi Anarkis Bukan Mahasiswa, tapi Kriminal

Pertemuan yang menjadi ajang silaturahmi ini kemudian ditutup dengan doa bersama dari para pemuka agama yang hadir.