Usai Diguncang Aksi Massa, DPR RI Kembali Gelar Rapat Kerja

Setelah diguncang aksi unjuk rasa berhari-hari yang berujung ricuh, DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (1/9).

Elara | MataMata.com
Senin, 01 September 2025 | 13:15 WIB
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI untuk membahas anggaran di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI untuk membahas anggaran di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Matamata.com - Setelah diguncang aksi unjuk rasa berhari-hari yang berujung ricuh, DPR RI kembali menggelar rapat di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (1/9).

Komisi I DPR RI tercatat melaksanakan rapat kerja bersama TNI membahas siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa anggota Komisi I DPR RI bersama pimpinan hadir di lokasi untuk mengikuti agenda tersebut.

"APBN kan siklus, siklus harus pas mekanismenya. Apa yang dibicarain ya belum tahu kan dari sana," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.

Selain Utut, sejumlah anggota Komisi I yang hadir antara lain Dave Laksono, Sukamta, TB Hasanuddin, Gavriel Novanto, serta Andina Theresia Narang.

Selain itu, DPR RI juga dijadwalkan menggelar rapat Badan Legislasi dengan agenda penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Sebelumnya, sejak 25 Agustus 2025, massa aksi memadati kompleks parlemen menyuarakan tuntutan, termasuk penghapusan tunjangan fantastis anggota dewan. Aksi berlanjut pada 28 Agustus 2025 oleh serikat buruh yang menuntut penghapusan sistem outsourcing serta penolakan upah murah.

Namun pada sore hari, demonstrasi yang melibatkan elemen massa lainnya berubah ricuh dan berlanjut hingga 29–30 Agustus 2025. Situasi tersebut akhirnya mendorong Presiden Prabowo Subianto meminta aparat mengambil tindakan tegas.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi...

news | 16:08 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thi...

news | 16:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) terhadap sej...

news | 14:15 WIB

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios atau distributor pupuk yang menjual di at...

news | 12:30 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mener...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan berupa laptop, komputer (PC), dan layanan internet satelit Sta...

news | 10:30 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa permasalahan terkait utang proyek Kereta Cep...

news | 08:00 WIB

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, meny...

news | 07:15 WIB