Ucapan Prabowo Jadi Kenyataan, Anggota Gerindra Ditangkap KPK

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Saat itu, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat masalah hukum. Hanya beberapa hari setelah pidato tersebut, seorang anggota Gerindra ditangkap aparat meski statusnya baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh.

"Saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader," ujar Prabowo dalam pidatonya saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).

Presiden tidak menyebut nama, namun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, sosok tersebut sebenarnya cukup menarik, hanya saja diduga khilaf. Ia pun menyesalkan karena yang bersangkutan seolah melupakan keluarga saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang juga anggota Gerindra, pada Rabu (20/8) malam atas dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Penangkapan itu terjadi lima hari setelah pidato Prabowo di MPR.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar menjunjung tinggi integritas dalam kepemimpinan.

"Sejarah membuktikan, negara tidak akan makmur bila dipimpin pemerintahan yang korup," tegasnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat negara, termasuk di tingkat lurah sekalipun, harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan ribuan triliun kekayaan negara yang dicuri demi sur...

news | 18:26 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dana penyelamatan negara Rp10,27 triliun akan dialokasikan langsung untuk merenovas...

news | 18:18 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi Chromebook yang diduga merugikan neg...

news | 18:15 WIB

WWF Indonesia bersama influencer ajak pemerintah, swasta, dan masyarakat kolaborasi promosikan pangan lokal guna kikis s...

news | 18:12 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak menu telur di program Makan Bergizi Gratis un...

news | 12:05 WIB

Komisi VII DPR RI meminta LPP TVRI menjaga kualitas siaran Piala Dunia 2026 demi marwah lembaga setelah absen selama 30 ...

news | 12:00 WIB

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook Rp2,18 triliun hari ini....

news | 09:45 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 71 persen SPPG di Sulawesi Selatan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ...

news | 09:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima pengurus Pemuda Masjid Dunia di Istana. Indonesia bersiap jadi tuan rumah MTQ Ant...

news | 07:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Menhub Dudy Purwagandhi meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2A. Target rute HI-Monas bero...

news | 06:00 WIB