Ucapan Prabowo Jadi Kenyataan, Anggota Gerindra Ditangkap KPK

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Saat itu, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat masalah hukum. Hanya beberapa hari setelah pidato tersebut, seorang anggota Gerindra ditangkap aparat meski statusnya baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh.

"Saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader," ujar Prabowo dalam pidatonya saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).

Presiden tidak menyebut nama, namun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, sosok tersebut sebenarnya cukup menarik, hanya saja diduga khilaf. Ia pun menyesalkan karena yang bersangkutan seolah melupakan keluarga saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang juga anggota Gerindra, pada Rabu (20/8) malam atas dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Penangkapan itu terjadi lima hari setelah pidato Prabowo di MPR.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar menjunjung tinggi integritas dalam kepemimpinan.

"Sejarah membuktikan, negara tidak akan makmur bila dipimpin pemerintahan yang korup," tegasnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat negara, termasuk di tingkat lurah sekalipun, harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahada...

news | 16:15 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa penyelesaian per...

news | 16:15 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berlangsung lancar t...

news | 15:15 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di...

news | 14:16 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama RI merupaka...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengambilan sampel data dari sebagian stasiun pengisian bahan bakar um...

news | 12:15 WIB

Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, Afifuddin Chanif Al Hasani, mengingatkan para santri di sel...

news | 11:00 WIB

Legenda Manchester United, Luis Nani, kembali menyapa para penggemar Setan Merah di Indonesia. Ini menjadi kunjungan ket...

news | 09:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat istimewa dari seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) II Bandun...

news | 08:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya praktik pertambangan yang bertanggu...

news | 07:15 WIB