Ucapan Prabowo Jadi Kenyataan, Anggota Gerindra Ditangkap KPK

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Saat itu, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat masalah hukum. Hanya beberapa hari setelah pidato tersebut, seorang anggota Gerindra ditangkap aparat meski statusnya baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh.

"Saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader," ujar Prabowo dalam pidatonya saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).

Presiden tidak menyebut nama, namun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, sosok tersebut sebenarnya cukup menarik, hanya saja diduga khilaf. Ia pun menyesalkan karena yang bersangkutan seolah melupakan keluarga saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang juga anggota Gerindra, pada Rabu (20/8) malam atas dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Penangkapan itu terjadi lima hari setelah pidato Prabowo di MPR.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar menjunjung tinggi integritas dalam kepemimpinan.

"Sejarah membuktikan, negara tidak akan makmur bila dipimpin pemerintahan yang korup," tegasnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat negara, termasuk di tingkat lurah sekalipun, harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shayne Pattynama sebagai amunisi baru untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Pelatih Pe...

news | 12:15 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut hangat kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana lyse, Paris, d...

news | 10:00 WIB

Usia hanyalah angka bagi Tatok Hardiyanto. Atlet para-tenis meja andalan Indonesia ini membuktikan dedikasinya dengan ke...

news | 09:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, mendorong produk unggulan dari kawasan transmigrasi, termasu...

news | 08:00 WIB

Film Esok Tanpa Ibu karya sutradara asal Malaysia, Ho Wi-ding, memotret fenomena pergeseran peran keluarga di tengah gem...

news | 07:00 WIB

Mantan Menpora Dito Ariotedjo mendatangi KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret eks M...

news | 15:15 WIB

BRIN instruksikan periset inventarisasi teknologi kapal OceanXplorer untuk memperkuat armada kapal riset nasional dalam ...

news | 13:59 WIB

Perum Bulog siapkan stok pangan 3 kali lipat di Aceh, Sumut, dan Sumbar jelang Ramadhan 2026 untuk antisipasi bencana da...

news | 13:15 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi akan gabungkan puluhan BUMD menjadi satu holding mulai pekan depan. Langkah ini demi hapus B...

news | 11:15 WIB

KPK panggil mantan Menpora Dito Ariotedjo terkait kasus korupsi kuota haji yang menyeret Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian n...

news | 11:15 WIB