Ucapan Prabowo Jadi Kenyataan, Anggota Gerindra Ditangkap KPK

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 12:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut karena pernyataannya dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum ternyata benar-benar terbukti.

Saat itu, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat masalah hukum. Hanya beberapa hari setelah pidato tersebut, seorang anggota Gerindra ditangkap aparat meski statusnya baru sebatas anggota dan belum melalui proses kaderisasi penuh.

"Saya juga kadang-kadang ngeri juga sama ucapan-ucapan saya di MPR tanggal 15 Agustus. Kalau pun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra. Dia anggota, belum kader," ujar Prabowo dalam pidatonya saat membuka Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).

Presiden tidak menyebut nama, namun menyayangkan peristiwa itu. Menurutnya, sosok tersebut sebenarnya cukup menarik, hanya saja diduga khilaf. Ia pun menyesalkan karena yang bersangkutan seolah melupakan keluarga saat harus diborgol dan mengenakan rompi tahanan oranye.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang juga anggota Gerindra, pada Rabu (20/8) malam atas dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3. Penangkapan itu terjadi lima hari setelah pidato Prabowo di MPR.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan para kepala daerah agar menjunjung tinggi integritas dalam kepemimpinan.

"Sejarah membuktikan, negara tidak akan makmur bila dipimpin pemerintahan yang korup," tegasnya.

Presiden menambahkan, penegakan hukum adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat negara, termasuk di tingkat lurah sekalipun, harus menjaga amanah rakyat dengan memimpin secara bersih dan adil. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh bantuan tunai dari pemerintah wajib digunakan untuk kebutuhan ya...

news | 17:15 WIB

Pemerintah Indonesia menepis kabar yang menyebut perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berada di amb...

news | 16:16 WIB

Perum Bulog Cabang Cianjur, Jawa Barat, menegaskan ketersediaan beras untuk masyarakat aman hingga memasuki awal 2026. S...

news | 15:00 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...

news | 13:30 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...

news | 12:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyataka...

news | 11:15 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu ko...

news | 09:15 WIB

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di A...

news | 08:00 WIB

Salah satu korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa siang, diketahui seda...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberi izin pemanfaatan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera sebagai material dar...

news | 06:00 WIB