Pemerintah Kucurkan Rp1.333 Triliun untuk Warga Miskin Lewat APBN 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.333 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan rendah.

Elara | MataMata.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 14:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (28/7/2025). Berdasarkan hasil rapat tersebut, KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan II tahun 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. ANTARA FOTO/Fauzan/nz (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Matamata.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.333 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan rendah.

“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).

Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako, pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan ketahanan pangan dan energi.

Sri Mulyani menambahkan, anggaran belanja pemerintah pusat yang diterima langsung masyarakat pada 2026 akan lebih besar. “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah Rp400,6 triliun. Secara tahunan, belanja negara tumbuh 0,6 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut mencerminkan kebijakan countercyclical pemerintah di tengah dinamika global dan regional. Fokus belanja diarahkan pada pencapaian target pembangunan pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis, pemberdayaan desa, dan UMKM.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Untuk RAPBN 2026, pemerintah dan DPR mematok belanja negara pada kisaran 14,19–14,83 persen produk domestik bruto (PDB), terdiri atas belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PDI Perjuangan resmi memperkenalkan maskot terbarunya yang diberi nama "Barata" dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Ra...

news | 16:50 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung penyitaan 133,5 ton bawang bombay ilegal di sebuah guda...

news | 16:15 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyatakan aktivitas perdagangan di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tami...

news | 11:30 WIB

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan pertemuan strategis dengan petinggi mi...

news | 10:30 WIB

Pertandingan klasik antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada Minggu (11/1) pukul 15.30 WIB tidak hanya sarat g...

news | 09:15 WIB

KPK desak biro perjalanan haji (PIHK) kooperatif kembalikan uang korupsi kuota haji 2023-2024. Mantan Menag Yaqut Cholil...

news | 08:00 WIB

Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri merespons keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump,...

news | 07:00 WIB

Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi ingatkan sekolah aktif daftarkan siswa di SNBP 2026. Jangan sampai siswa gagal masuk ...

news | 17:00 WIB

Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai laporan terhadap Pandji Pragiwaksono terkait materi 'Mens Rea' berlebihan. Simak...

news | 16:00 WIB

Mahasiswa FH UM Bima gugat UU Amnesti dan Abolisi ke MK. Mereka minta Presiden libatkan DPR dan syaratkan putusan inkrah...

news | 15:42 WIB