Presiden Prabowo Inisiasi Tunjangan Khusus Rp30 Juta bagi Dokter Spesialis di Daerah 3T

Pemerintah akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan kepada para dokter spesialis dan subspesialis, termasuk dokter gigi, yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Kebijakan ini merupakan inisiatif langsung d

Elara | MataMata.com
Rabu, 06 Agustus 2025 | 07:00 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Matamata.com - Pemerintah akan memberikan tunjangan khusus sebesar Rp30 juta per bulan kepada para dokter spesialis dan subspesialis, termasuk dokter gigi, yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Kebijakan ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 dan akan diumumkan oleh Presiden pada Agustus ini.

"Itu nanti Beliau yang akan luncurkan, karena itu idenya Beliau ya. Jadi, teman-teman tahu Beliau sudah mengeluarkan Perpres untuk insentif dokter spesialis di daerah tertinggal," ujar Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Selasa (5/8) malam.

Peluncuran kebijakan ini rencananya akan berbarengan dengan peresmian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON). Namun, Budi menyebutkan jadwal pastinya masih menyesuaikan agenda Presiden.

"Beliau (Presiden Prabowo, red.) bilang mungkin pada saat (peresmian) RS PON. Beliau akan atur dalam waktu singkat," tambahnya.

Perpres tersebut mengatur pemberian tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan bagi tenaga medis di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Tahap awal kebijakan ini menyasar 1.100 tenaga medis, termasuk dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, dan subspesialis.

Tunjangan ini di luar gaji pokok serta tunjangan kepegawaian lainnya, dan diprioritaskan untuk dokter yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, atau membutuhkan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Selain insentif finansial, tenaga medis yang bertugas di daerah 3T juga akan memperoleh akses ke pelatihan berjenjang dan program pembinaan karier.

Perpres ini merupakan hasil dari rangkaian rapat yang digelar Presiden Prabowo bersama Menteri Kesehatan, yang membahas langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan dokter serta menambah jumlah tenaga medis di Indonesia. (Antara)

Baca Juga: Siap di Pentaskan Spektakuler di TIM, Begini Konsep Drama Musikal 'Pengin Hijrah'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Maskapai nasional Garuda Indonesia menyiapkan 15 armada pesawat berbadan lebar (wide-body) untuk melayani musim haji 202...

news | 17:00 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait...

news | 16:15 WIB

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, resmi mengumumkan masa berkabung nasional selama tujuh hari....

news | 15:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan pelaku sektor pertanian dalam ag...

news | 14:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memberikan informasi terbaru terkait perpanjangan masa pencega...

news | 13:00 WIB

Presiden Prabowo umumkan Indonesia berhasil swasembada beras sepanjang 2025 dan berhenti impor. Simak detail pencapaian ...

news | 11:15 WIB

Ketua Umum PKB sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menanggapi santai kelaka...

news | 10:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) 18 proyek ...

news | 09:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin retret kabinet di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026)....

news | 07:00 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia, yang segera menjabat sebagai Presiden Dewan H...

news | 16:00 WIB