Wakil Ketua MPR: Penerima Bansos yang Terlibat Judi Online Harus Diganti

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menggunakan dana tersebut untuk aktivitas judi online (judol).

Elara | MataMata.com
Sabtu, 12 Juli 2025 | 07:15 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Matamata.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti menggunakan dana tersebut untuk aktivitas judi online (judol).

Ia mendorong Kementerian Sosial agar mengganti mereka dengan masyarakat lain yang lebih layak menerima bantuan.

"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," ujar Hidayat saat ditemui di Kota Padang, Sumatera Barat.

Pernyataan ini merespons temuan mencengangkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap adanya 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar sebagai penerima bansos, namun juga terlibat dalam aktivitas judi online selama tahun 2024.

Menurut data PPATK, total deposit dari jutaan transaksi yang dilakukan para penerima bansos untuk judol mencapai Rp957 miliar. Fakta ini menjadi bukti kuat terjadinya penyalahgunaan bantuan negara dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Kemensos pun telah menjalin kerja sama dengan PPATK guna menindaklanjuti temuan tersebut. Data rekening yang dianalisis akan dijadikan dasar untuk memperbaiki penyaluran bansos agar benar-benar tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, upaya ini juga untuk menanggapi banyaknya rekening penerima bantuan yang tidak aktif atau hanya digunakan saat pencairan bansos.

Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa tindakan tegas, termasuk penggantian penerima bansos, merupakan langkah yang relevan terhadap mereka yang menyalahgunakan dana bantuan untuk perjudian.

"Jadi intinya kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna sehingga perlu ada sanksi yang lebih tegas," tegasnya.

Komisi VIII bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun telah membahas hal ini secara serius dan sepakat untuk melakukan koreksi terhadap sistem distribusi bansos agar tidak disalahgunakan. (Antara)

Baca Juga: Pemenang Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Siap Bertanding di 'Miss World 2026', Ini Profilenya

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB

Sebanyak 30 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan di Abu Dhabi akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah ...

news | 14:16 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil ekseku...

news | 14:10 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah di Bali. Mu...

news | 13:15 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. L...

news | 12:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa Indonesia tetap mendapatkan ke...

news | 11:45 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mulai mengalihkan s...

news | 10:45 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemerintah segera mengantisipasi potensi gangguan penerbangan haji da...

news | 09:15 WIB

KPK bongkar aliran dana Rp46 miliar ke perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek outsourcing. Si...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengirim surat duka cita resmi atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. ...

news | 06:15 WIB