Uji Publik Penulisan Ulang Buku Sejarah Dimulai 20 Juli, Fadli Zon: Saatnya Kritik Disampaikan Lewat Forum Resmi

matamata.com - Pemerintah akan mulai menggelar uji publik terhadap penulisan ulang buku sejarah nasional pada 20 Juli mendatang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, proses ini akan melibatkan berbagai pihak melalui forum akademik di sejumlah perguruan tinggi.

“Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak,” ujar Fadli saat ditemui di sela-sela forum global di Beijing, Tiongkok, Jumat (11/7).

Uji publik ini akan dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka. Menurut Fadli, forum ini bertujuan untuk menjaring masukan, kritik, dan argumentasi dari publik secara langsung terhadap isi draft buku sejarah yang sedang ditulis ulang.

Ia menegaskan bahwa kritik yang selama ini bermunculan di media sosial dinilai masih bersifat asumtif dan belum berdasarkan pada konten konkret dari buku tersebut. "Oleh sebab itu uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draft dari tulisan di dalam buku nanti," jelasnya.

Buku sejarah yang tengah direvisi ini ditulis oleh para sejarawan sesuai keahlian masing-masing, dengan proses supervisi dari Komisi X DPR RI.

“(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi,” tambah Fadli.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR juga telah melakukan penjaringan aspirasi di tiga kampus: Universitas Andalas (Sumatera Barat), Universitas Diponegoro (Semarang), dan Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebelumnya menyatakan bahwa DPR telah membentuk Tim Supervisi khusus untuk memastikan proses penulisan ulang sejarah ini berjalan transparan dan akuntabel. “Kami tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini,” ujar Puan. (Antara)