Kuasa Hukum Korban Kecewa, Tuntutan JPU ke Youtuber Ranggo Dinilai Terlalu Ringan

Kuasa hukum Njoto Soe Eksan, korban penipuan dalam kasus modus konser musik yang menyeret Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menjatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bul

Elara | MataMata.com
Kamis, 10 Juli 2025 | 18:37 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ANTARA/Risky Syukur

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. ANTARA/Risky Syukur

Matamata.com - Kuasa hukum Njoto Soe Eksan, korban penipuan dalam kasus modus konser musik yang menyeret Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hanya menjatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bulan kepada terdakwa.

"Yang dituntut itu penipuan, bukan penggelapan. Makanya, kita merasa bahwa tuntutan dua tahun enam bulan itu, jika dibandingkan dengan kerugian korban, maka tak maksimal," ujar kuasa hukum korban, David Sitorus, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut David, tuntutan semestinya mengacu pada ancaman maksimal dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yakni empat tahun penjara. "Kalau menurut kita, kita berharap maksimal dari ancaman pasal. Tapi ini kita tetap masih berharap supaya hakim menjatuhkan hukuman maksimal," tambahnya.

Pihaknya juga meminta perhatian dari Komisi Kejaksaan (Komjak) atas tuntutan ringan yang dijatuhkan terhadap Ranggo. Ia menilai, terdakwa secara sadar dan terencana telah tiga kali memberikan cek kosong kepada korban.

"Supaya Komjak ada perhatian atas tuntutan ringan ini, karena terdakwa sudah tiga kali memberikan cek tunai yang tidak ada dananya atau bodong, yang menurut kami adalah tindakan yang disengaja dan sudah direncanakan," ucap David.

Sidang perkara tersebut dijadwalkan berlanjut dengan agenda pembacaan pledoi pada Selasa (15/7) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dalam sidang tuntutan pada Selasa (8/7), JPU R. Alif Ardi Damawan menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan kesatu.

“Menyatakan terdakwa Rahmat Rangga Riantho alias Ranggo Bin Haeruddin terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHPidana,” ujar Alif dalam berkas sidang yang tercantum di laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

JPU pun menuntut Ranggo dengan pidana penjara dua tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Sebelumnya, terdakwa Ranggo mengakui bahwa saldo dalam rekeningnya tidak mencukupi untuk mencairkan tiga lembar cek yang ia berikan kepada korban sebagai jaminan pinjaman. Pengakuan itu disampaikan saat sidang virtual dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, Senin (23/6).

Baca Juga: PPATK: Ratusan Penerima Bansos Terkait Korupsi, Narkotika, hingga Terorisme

"Membenarkan, Yang Mulia," ucap Ranggo kepada majelis hakim menanggapi kesaksian Frans Napitupulu, pegawai Bank BCA yang dihadirkan sebagai saksi dari pihak JPU.

Dalam keterangannya, Frans menjelaskan bahwa ketiga cek yang hendak dicairkan masing-masing bertanggal 14 Januari, 2 Februari, dan 5 Februari 2024. Namun, seluruhnya ditolak karena saldo rekening Ranggo tidak mencukupi.

"Cek ini sah dan sudah diverifikasi. Namun dananya tidak mencukupi untuk mencairkan ini," ungkap Frans di hadapan majelis hakim.

Ketika hakim menanyakan selisih saldo dengan nilai cek yang dijanjikan kepada korban sebesar Rp3,75 miliar, Frans menjawab, “Untuk tanggal 2 Februari yang mau dicairkan Rp1 miliar.

Kemudian di 12 Februari nominalnya di ATM cuma Rp3 juta, yang mau dicairkan di tanggal itu Rp2,75 miliar. Setelah itu memang ada setoran lagi di ATM sebesar Rp250 juta (masuk ke rekening terdakwa). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB

KPK menyita 33 kendaraan hingga uang asing dalam OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah terkait suap KI...

news | 19:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap serap 3 juta tenaga kerja dan menjadi motor...

news | 19:42 WIB