Puan Maharani Desak Prioritaskan Keselamatan Wisatawan Demi Citra Pariwisata Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata di Indonesia.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 04 Juli 2025 | 08:15 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam konferensi internasional

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam konferensi internasional "Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy" yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat (AS), Selasa (10/6/2025). (ANTARA/HO-DPR)

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjadikan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut penting tidak hanya untuk melindungi nyawa wisatawan, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang aman dan profesional.

"Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman," ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Puan menyampaikan hal itu menyusul ancaman dari otoritas Brasil yang berencana membawa kasus kematian warganya, Juliana Marins, ke jalur hukum internasional jika hasil otopsi membuktikan adanya kelalaian dalam insiden yang terjadi di Gunung Rinjani.

Ia mengingatkan agar keselamatan pengunjung, terutama wisatawan mancanegara, tidak sekadar dijadikan slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.

"Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan," tegasnya.

Puan menyoroti kesiapan menyeluruh para pemangku kepentingan dalam menghadapi medan pendakian Gunung Rinjani yang dikenal menantang dan sering mengalami perubahan cuaca ekstrem.

Ia menilai peningkatan profesionalisme pemandu, kesiapan tim evakuasi, serta sistem koordinasi yang efektif menjadi hal krusial dalam menjamin keselamatan.

"Hal tersebut juga dapat memastikan pencarian dan penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," lanjutnya.

Ia menambahkan, keluarga korban maupun publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Baca Juga: Terungkap! Luna Maya Mulai Kurangi Gunakan Sabun dan Sampo, Ini Alasannya

Puan meminta pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP), meningkatkan pelatihan bagi pemandu dan tim SAR, serta melengkapi kawasan pegunungan dengan peralatan dan teknologi pendukung evakuasi.

Sebelumnya, pada Kamis (3/7), Puan menyatakan DPR RI akan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi ancaman otoritas Brasil.

"Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB