BI: Perluas Pasar UMKM Harus Dimulai dari Penguatan Lembaga dan Kapasitas Usaha

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa perluasan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak bisa dilepaskan dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha.

Elara | MataMata.com
Kamis, 26 Juni 2025 | 12:15 WIB
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto dalam sesi wawancara bersama media di KPw BI Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto dalam sesi wawancara bersama media di KPw BI Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (25/6/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Matamata.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa perluasan akses pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tak bisa dilepaskan dari penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas usaha.

Ketiganya merupakan kerangka pengembangan UMKM yang saling terhubung dan menjadi pendekatan utama BI dalam pendampingan di berbagai daerah melalui Kantor Perwakilan (KPw).

“Perluasan akses pasar tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari proses panjang,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, dalam sesi wawancara bersama media di Bandarlampung, Kamis (26/6).

Bimo menjelaskan, kelembagaan yang kuat berarti usaha UMKM memiliki legalitas, tata kelola, dan kredibilitas yang jelas. Sementara itu, peningkatan kapasitas berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam membangun model bisnis yang adaptif, memahami pasar, dan mampu berinovasi agar tidak terjebak dalam pola usaha yang stagnan.

Menghadapi tantangan efisiensi anggaran pemerintah dan tekanan ekonomi global, BI menekankan pentingnya diversifikasi pasar, baik domestik maupun ekspor. Terlebih, untuk menembus pasar ekspor, pelaku UMKM membutuhkan kesiapan yang lebih kompleks dan menyeluruh.

Menurut Bimo, strategi penguatan UMKM sudah dijalankan BI jauh sebelum isu efisiensi anggaran mencuat. BI rutin melibatkan UMKM dalam berbagai kegiatan seperti Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), baik sebagai peserta pameran maupun penyedia produk suvenir.

Kehadiran UMKM dalam event tersebut diharapkan bisa memberikan dukungan konkret, khususnya di tengah masa sulit yang sedang mereka hadapi.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Imam Hartono, menyebut bahwa pengembangan UMKM ke depan perlu lebih menekankan pada penguatan rantai nilai (value chain) ketimbang sekadar rantai pasok (supply chain).

“Pendekatan value chain akan memberikan efek berganda yang lebih besar karena mencakup penguatan seluruh aspek bisnis UMKM dari hulu ke hilir,” kata Imam.

Dengan pendekatan ini, ekosistem UMKM diyakini akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan, serta mampu memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. (Antara)

Baca Juga: Memiliki Penampilan Gemuk dan Brewokan, Aliando Syarief Bantah jadi Dukun di Film 'Narik Sukmo'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendukung pembentukan Kemenekraf oleh Presiden Prabowo untuk lindungi pekerj...

news | 14:30 WIB

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini dinilai seba...

news | 14:25 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok pangan nasional aman hadapi ancaman Godzilla El Nino. Simak strategi infrastruk...

news | 14:15 WIB

Nadiem Makarim kembali jalani sidang korupsi Chromebook di PN Jakpus usai operasi keempat. Simak rincian dakwaan kerugia...

news | 14:12 WIB

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak siapkan strategi baru layanan kesehatan haji di Makkah, termasuk mobile clinic dan kli...

news | 13:15 WIB

Anggota DPR Kawendra Lukistian sebut kasus hukum videografer Amsal Sitepu cederai semangat Presiden Prabowo dalam memaju...

news | 12:00 WIB

Kemhan RI mengonfirmasi satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya luka-luka akibat serangan artileri Israel di Lebanon Se...

news | 11:30 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid dampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan perdana ke Jepang untuk bahas kerja sama tekn...

news | 09:15 WIB

KPK ingatkan batas akhir lapor LHKPN 2025 adalah 31 Maret 2026. Hingga kini, tingkat kepatuhan legislatif masih rendah d...

news | 08:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo instruksikan percepatan pembangunan saluran tersier di Boyolali untuk atasi penurunan fungsi Be...

news | 06:15 WIB