Pemerintah Tambah 280 Unit Starlink untuk Pulihkan Komunikasi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera

matamata.com - Pemerintah menambah 280 unit perangkat satelit Starlink guna mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini diambil untuk menjangkau titik-titik yang akses komunikasinya masih terputus.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa pengadaan unit baru ini berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur jaringan yang ada.

"Untuk daerah yang belum pulih (jaringan komunikasinya), saat ini kami menambahkan starlink 280 unit. Bersamaan dengan itu, percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan," ujar Pratikno dalam konferensi pers terkait pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Jakarta, Senin (29/12).

Pratikno melaporkan bahwa jaringan komunikasi di 14 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) kini telah kembali normal. Selain komunikasi, pemulihan infrastruktur dasar lainnya juga terus diperluas.

"Terkait dengan pemulihan jaringan listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus berlanjut dan diperluas pengoperasiannya," tambahnya.

Hingga Senin (29/12), lebih dari separuh wilayah terdampak di tiga provinsi tersebut telah bergeser dari fase tanggap darurat menuju fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut adalah rincian status terkini di masing-masing wilayah:

• Aceh: 7 kabupaten/kota masuk fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 daerah lainnya masih dalam masa tanggap darurat.
• Sumatera Utara: 8 kabupaten/kota masuk tahap transisi, sedangkan 8 daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat.
• Sumatera Barat: 10 kabupaten/kota memasuki fase transisi, dan 3 daerah lainnya masih berada dalam status tanggap darurat.

Menko PMK menegaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat di beberapa wilayah bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah sebelum memasuki tahapan pembangunan kembali.

"Daerah yang memperpanjang status tanggap darurat bertujuan agar wilayah-wilayah itu lebih siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," pungkasnya. (Antara)