Cegah Eksploitasi dan Jaga Reputasi, Menko PM Bentuk Timsus Razia Pesantren Ilegal di Jabar

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar membentuk tim khusus untuk menertibkan pesantren ilegal, dengan fokus utama di wilayah Jawa Barat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 25 Juni 2025 | 07:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (kiri) Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (kiri) Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rio Feisal

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar membentuk tim khusus untuk menertibkan pesantren ilegal, dengan fokus utama di wilayah Jawa Barat.

Langkah ini diambil menyusul maraknya keberadaan pesantren tanpa izin resmi yang dinilai mencoreng citra lebih dari 39 ribu pesantren di Indonesia.

“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar Muhaimin dalam acara International Conference on The Transformation of Pesantren di Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.

Menurutnya, praktik pengelolaan yang eksploitatif di sejumlah pesantren ilegal menjadi sorotan utama tim khusus ini. Ia menegaskan razia akan dilakukan sebagai bentuk penyadaran agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.

“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” katanya.

Sebagai pejabat negara, Muhaimin menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk menertibkan pesantren yang tidak sesuai aturan.

Namun, ia juga mendorong keterlibatan aktif dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.

“Registrasi, peninjauan ulang, dan deteksi pesantren palsu harus dilakukan serius agar tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeksploitasi kemiskinan atas nama pesantren,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dampak konflik Timur Tengah membuat banyak negara, mulai dari Australia hingga B...

news | 13:46 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah targetkan 30 ribu uni...

news | 13:40 WIB

Polri siapkan 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak dari ...

news | 12:19 WIB

Kemenhaj pastikan kesiapan 15 juta porsi makanan siap santap bercita rasa Nusantara seperti rendang untuk jemaah haji In...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan keras bagi anggota TNI dan Polri menjadi backing kegiatan ilegal seperti j...

news | 11:15 WIB

Wamendagri Ribka Haluk bantah tegas isu pemotongan dana Otsus Papua 2026. Simak fakta penyaluran dan penjelasan Kemendag...

news | 10:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk sebagai bentuk penghormatan negara ata...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban berbobot 1,15 ton dari peternak Tangerang seharga Rp110 juta untuk Idul Ad...

news | 08:15 WIB

Indonesia dan Belarus resmi menyepakati roadmap kerja sama ekonomi 20262030 dalam SKB ke-8 di Minsk menjelang kunjungan ...

news | 07:15 WIB

Menlu China Wang Yi menegaskan hubungan stabil China-AS pasca-pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump harus dibuktikan lew...

news | 06:00 WIB