Joko Anwar Klarifikasi Soal Film Pengepungan di Bukit Duri: Bukan Untuk Menyebar Ketakutan, Tapi Mengajak Dialog

Film berjudul Pengepungan di Bukit Duri karya Joko Anwar menuai perhatian setelah pengumuman dan rilisnya cuplikan resmi baru-baru ini.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 19 April 2025 | 09:15 WIB
(Foto: Ist)

(Foto: Ist)

Matamata.com - Film berjudul “Pengepungan di Bukit Duri” karya Joko Anwar menuai perhatian setelah pengumuman dan rilisnya cuplikan resmi baru-baru ini. Banyak pihak sempat menilai film bernuansa thriller politik ini dikhawatirkan hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Namun, sang sutradara, Joko Anwar, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Ia menyatakan bahwa film ini justru bertujuan untuk membuka ruang diskusi, bukan untuk menyebar ketakutan.

Joko Anwar menegaskan, pembuatan film “Pengepungan di Bukit Duri” didasari oleh keinginan untuk mengajak penonton berpikir kritis dan membangun dialog terkait isu yang diangkat.

“Kami tak pernah bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat lewat film ini. Tujuan kami adalah mengajak masyarakat untuk berdialog dan memahami peristiwa yang pernah terjadi secara lebih utuh,” jelas Joko dalam keterangan resminya.

Film ini terinspirasi dari peristiwa nyata yang terjadi di kawasan Bukit Duri pada masa silam, yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya dan menjadi bagian penting dalam narasi sejarah sosial-politik Indonesia.

(Foto: Ist)
(Foto: Ist)

 

Selain menyoroti aspek sejarah, film ini juga menyinggung isu-isu kemanusiaan, khususnya mengenai perlakuan terhadap warga sipil dan hak asasi manusia.

Joko menjelaskan bahwa tema besar dalam “Pengepungan di Bukit Duri” adalah pentingnya empati dan refleksi sejarah. Ia berharap masyarakat bisa mengambil hikmah serta pelajaran dari cerita yang disuguhkan.

“Setiap bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merefleksikan sejarahnya, dan film ini ingin berkontribusi pada upaya itu,” tegasnya.

Tak hanya dari dalam negeri, diskusi serta kontroversi seputar film ini juga mendapat sorotan dari media internasional. Banyak pihak menyandingkan intensitas kisahnya dengan sejumlah film berlatar sejarah perjuangan, bahkan hingga membandingkan pendekatan narasinya dengan kasus besar di luar negeri, seperti tragedi bom Oklahoma di Amerika Serikat.

Baca Juga: Resmi! Ridwan Kamil Laporkan Model Lisa Mariana ke Mabes Polri

Namun Joko Anwar menepis bahwa filmnya membawa pesan destruktif. “Kami tak pernah berusaha mendramatisasi ataupun membenarkan kekerasan atas nama apapun. Yang kami lakukan adalah membuka ruang dialog agar peristiwa-peristiwa serupa tak terulang dan bisa dipahami lebih jernih,” ujar Joko.

(Foto: Ist)
(Foto: Ist)

 

Lebih lanjut, Joko mengajak masyarakat untuk tidak menilai film hanya dari permukaan atau sekedar promonya saja. Ia mendorong setiap orang menyaksikan sendiri dan terbuka pada perspektif baru yang dihadirkan oleh film tersebut.

“Sebelum menyimpulkan atau menilai, sebaiknya tonton dulu filmnya. Saya ingin masyarakat berpikir kritis, bukan sekadar mengikuti opini yang beredar,” terang Joko.

Sutradara yang dikenal lewat karya-karya bernas ini juga percaya bahwa perfilman nasional perlu berani mengangkat isu-isu rumit dan kompleks, agar publik semakin terbiasa berdiskusi secara sehat dan dewasa.

Ia menekankan betapa pentingnya media seperti film untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman publik terhadap sejarah bangsanya sendiri.

Hingga berita ini ditulis, “Pengepungan di Bukit Duri” menjadi salah satu film yang paling dinanti, baik oleh khalayak pecinta sejarah, kritikus, maupun masyarakat umum.

Dengan metode penceritaan yang objektif dan menggugah, Joko Anwar berharap film ini tidak saja jadi hiburan, tetapi juga pemicu dialog positif tentang rekonsiliasi dan penghormatan terhadap hak azasi manusia.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami 11 tuntutan antikorupsi yang diajukan Indonesia Corruptio...

news | 17:53 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya di awal masa jabatan ya...

news | 17:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administ...

news | 16:15 WIB
Tampilkan lebih banyak