Anies Baswedan Sebut Ordal Menyebalkan, TPN Ganjar-Mahfud: Lupa Dia sama TGUPP?

Ruhut Sitompul mengingatkan Anies untuk berkaca terlebih dulu.

Baktora | MataMata.com
Jum'at, 15 Desember 2023 | 13:23 WIB
Momen debat dan sindiran Anies Baswedan yang dilayangkan ke Prabowo Subianto pada debat capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam WIB. (YouTube/KPU RI)

Momen debat dan sindiran Anies Baswedan yang dilayangkan ke Prabowo Subianto pada debat capres-cawapres di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023) malam WIB. (YouTube/KPU RI)

Matamata.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sempat menyinggung ordal atau peran orang dalam di sejumlah institusi pemerintahan. Bahkan peran ordal ini membuatnya kesal dan disebut menyebalkan.

Kendati demikian Anies Baswedan diingatkan bahwa praktik ordal yang dikritiknya pernah ia lakukan saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. TPN Ganjar-Mahfud bahkan mengingatkan bagaimana Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Seperti diketahui, saat debat capres Selasa lalu, Anies Baswedan sempat menyinggung terkait peran MK. Lembaga itu dituding memuluskan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang lolos syarat maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Hal itu bahkan dibantah Prabowo Subianto dalam debatnya bahwa dari tim pakar miliknya tidak menemukan pelanggaran berat. Meskipun Ketua MK saat itu, Anwar Usman dicopot dari jabatannya, setelah terbentuk MKMK.

Narasi orang dalam pun mencuat dari Anies Baswedan. Ia menganggap kehadiran ordal ini tak jarang mengganggu sistem pemerintahan.

Kendati begitu, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Ruhut Sitompul mengingatkan capres nomor urut 1 tersebut. Fenomena ordal yang disinggung Anies, nyatanya juga dilakukan saat menjabat sebagai gubernur.

"Mengenai ordal ini, mohon maaf, Anies ini hanya pintar nunjuk hidung orang lain, tapi tak belajar untuk menunjuk hidungnya," ujar Ruhut dikutip, Jumat (15/12/2023).

Ruhut menyindir balik terhadap pernyataan orang dalam yang Anies kemukakan dalam debat capres perdana itu.Bahkan ia mengungkit TGUPP yang dbentuk Anies saat masih menjabat di DKI Jakarta.

"Jadi Anies itu banyak yang dia omongin. Lupa dia waktu jadi gubernur dengan apa, TGUPP. Lupa dia?, ordalnya dia itu, tim sukses dia semua itu di sana. Berapa banyak APBD buat membayar gajinya?. Itu fakta," terang dia.

Lebih lanjut, Ruhut mengatakan, fakta itu bisa saja diungkapkan Ganjar Pranowo pada malam itu. Meski begitu, tidak adanya kesempatan, Ganjar tidak bisa membahas.

Baca Juga: Debat Capres Tanpa Meja Untungkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan Ungkap Alasannya

"Mungkin waktu ya, yang membuat Pak Ganjar, Pak Mahfud enggak diberi waktu untuk menanggapinya," sebut dia.

Sejauh ini fenomena orang dalam di lingkungan pemerintah bahkan di perusahaan swasta pun kerap ditemui. Tak hanya itu, di tempat pelayanan publik hingga administrasi pun, fenomena ini selalu ada.

Namun beebrapa fenomena ini bisa dianggap positif jika memang kapabilitas orang-orang yang masuk dalam sistem memang mumpuni dan bisa mengubah ke arah yang lebih baik.

Kondisi ini lebih tepat disebut dengan koneksi. Di mana seseorang mampu menggunakan kemampuannya untuk mempersuasi orang lain terhadap kualitas yang dimiliki.

Rata-rata hal ini bisa digunakan untuk melamar kerja hingga kolaborasi bisnis perusahaan dengan perusahaan lainnya.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menyebut lemahnya kaderisasi parpol memicu mahar politik. Simak usulan KPK mulai dari jenjang kader hingga batasan m...

news | 15:32 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Dirut KAI meninjau progres pembangunan 824 unit hunian layak bagi warga bantaran rel Senen...

news | 14:58 WIB

Kemenkes percepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk 26.000 dapur SPPG. Simak syarat dan cara ikut...

news | 14:51 WIB

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak menganggap pengkritik sebagai musuh, menyusul pelap...

news | 14:15 WIB

KPK menyerahkan hasil kajian tata kelola parpol kepada Presiden Prabowo dan DPR. Simak 3 rekomendasi utama KPK termasuk ...

news | 14:00 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendesak PBB mengevaluasi total perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon menyusul gugurny...

news | 13:15 WIB

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB