Kadernya Bikin Ulah soal Dinasti Politik, Sekjen PSI Sowan ke Sri Sultan HB X

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah.

Baktora | MataMata.com
Kamis, 07 Desember 2023 | 20:26 WIB
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan sekaligus sowan ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (7/12/2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan dinasti politik yang diungkapkan oleh kadernya, Ade Armando.

Raja Juli memulai pembicaraan dengan meminta maaf atas kehebohan beberapa hari ini akibat tindakan Ade Armando. Ia menjelaskan bahwa Sri Sultan telah mengikuti berita terkait Ade Armando dan mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf.

"Beliau [Sri Sultan] menganggap masalah ini sudah selesai. Mari kita tidak memperbesar, biarkan berlalu seiring berjalannya waktu tanpa perlu membuat pernyataan atau tindakan baru yang dapat menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat," kata Raja Juli dikutip, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya, Ade Armando yang juga politisi dari PSI, mengkritik para mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan UGM, yang melakukan protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut ironis bahwa BEM UI dan BEM UGM hanya menuding Joko Widodo yang tengah membangun politik dinasti dengan memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung di Pilpres 2024. Padahal, bagi Ade, DIY sendiri lebih jelas mempraktikkan politik dinasti selama ini.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, merespons pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi.

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah, menanggapi komentar Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui penetapan, bukan melalui pemilu.

Di sisi lain Ketum PSI, Kaesang Pangarep juga sudah meberikan teguran keras. Ia juga menyebutkan bahwa PSI sudah memiliki aturan main dalam Pemilu 2024.

Ade Armando juga sudah dipersilahkan untuk angkat kaki dari PSI jika memang tak mampu mengikuti aturan main dari partai berlambang bunga mawar tersebut.

Tanggapan Sri Sultan HB X terhadap pernyataan kontroversi Ade Armando memang dibalas dengan nada enteng. Meski begitu, banyak dari warga Jogja yang bergerak mendesak Ade Armando diberi hukuman tegas.

Baca Juga: Sebelum Saling Sindir, Nindy Ayunda Sempat Hadiri Ultah Ashanty

Bahkan dua kelompok massa di Jogja melaporkan Ade Armando dalam tudingan ujaran kebencian yang dilayangkan ke Gubernur DIY dan DIY itu sendiri.

Koordinator Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman), Widihasto Wasana Putra juga mendesak agar Ade Armando datang ke Jogja untuk meminta maaf langsung ke Sri Sultan HB X.

Selain itu, blunder yang dilakukan Ade Armando dianggap bisa melemahkan suara PSI. Kendati begitu, pengamat politik UGM, Arya Budi mengaku efek dari pernyataan Ade Armando tak berpengaruh besar ke suara PSI.

"Prediksi saya tidak terlalu tinggi (dampaknya) karena PSI sendiri sejak awal tidak begitu kuat. Jadi, jika melihat data pemilu sebelumnya, mereka tidak lolos batas ambang 4 persen. Angkanya berkisar antara 1 hingga 3 persen, bahkan dalam data survei, angkanya dari 0,0 hingga maksimal 2 persen," ujar Arya Budi.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB