Kadernya Bikin Ulah soal Dinasti Politik, Sekjen PSI Sowan ke Sri Sultan HB X

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah.

Baktora | MataMata.com
Kamis, 07 Desember 2023 | 20:26 WIB
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan sekaligus sowan ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (7/12/2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan dinasti politik yang diungkapkan oleh kadernya, Ade Armando.

Raja Juli memulai pembicaraan dengan meminta maaf atas kehebohan beberapa hari ini akibat tindakan Ade Armando. Ia menjelaskan bahwa Sri Sultan telah mengikuti berita terkait Ade Armando dan mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf.

"Beliau [Sri Sultan] menganggap masalah ini sudah selesai. Mari kita tidak memperbesar, biarkan berlalu seiring berjalannya waktu tanpa perlu membuat pernyataan atau tindakan baru yang dapat menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat," kata Raja Juli dikutip, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya, Ade Armando yang juga politisi dari PSI, mengkritik para mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan UGM, yang melakukan protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut ironis bahwa BEM UI dan BEM UGM hanya menuding Joko Widodo yang tengah membangun politik dinasti dengan memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung di Pilpres 2024. Padahal, bagi Ade, DIY sendiri lebih jelas mempraktikkan politik dinasti selama ini.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, merespons pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi.

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah, menanggapi komentar Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui penetapan, bukan melalui pemilu.

Di sisi lain Ketum PSI, Kaesang Pangarep juga sudah meberikan teguran keras. Ia juga menyebutkan bahwa PSI sudah memiliki aturan main dalam Pemilu 2024.

Ade Armando juga sudah dipersilahkan untuk angkat kaki dari PSI jika memang tak mampu mengikuti aturan main dari partai berlambang bunga mawar tersebut.

Tanggapan Sri Sultan HB X terhadap pernyataan kontroversi Ade Armando memang dibalas dengan nada enteng. Meski begitu, banyak dari warga Jogja yang bergerak mendesak Ade Armando diberi hukuman tegas.

Baca Juga: Sebelum Saling Sindir, Nindy Ayunda Sempat Hadiri Ultah Ashanty

Bahkan dua kelompok massa di Jogja melaporkan Ade Armando dalam tudingan ujaran kebencian yang dilayangkan ke Gubernur DIY dan DIY itu sendiri.

Koordinator Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman), Widihasto Wasana Putra juga mendesak agar Ade Armando datang ke Jogja untuk meminta maaf langsung ke Sri Sultan HB X.

Selain itu, blunder yang dilakukan Ade Armando dianggap bisa melemahkan suara PSI. Kendati begitu, pengamat politik UGM, Arya Budi mengaku efek dari pernyataan Ade Armando tak berpengaruh besar ke suara PSI.

"Prediksi saya tidak terlalu tinggi (dampaknya) karena PSI sendiri sejak awal tidak begitu kuat. Jadi, jika melihat data pemilu sebelumnya, mereka tidak lolos batas ambang 4 persen. Angkanya berkisar antara 1 hingga 3 persen, bahkan dalam data survei, angkanya dari 0,0 hingga maksimal 2 persen," ujar Arya Budi.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk wa...

news | 12:30 WIB

Kemlu Rusia angkat bicara terkait kabar Presiden Vladimir Putin yang belum menerima undangan dari AS untuk menghadiri KT...

news | 11:30 WIB

Presiden Prabowo perintahkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti bentuk tim evaluasi buku pelajaran sekolah agar tak kalah dari lua...

news | 10:00 WIB

Presiden Prabowo instruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia percepat peralihan LPG ke CNG demi ketahanan energi. Pemerin...

news | 09:15 WIB

Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran Rp5 triliun untuk cetak sawah 80 ribu hektare di Papua periode 2025-2026 d...

news | 08:15 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Piala Dunia 2026 bukan sekadar ajang olahraga, melainkan pemersatu bangsa ...

news | 07:15 WIB

Kejagung menyatakan menerima hasil vonis banding anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto, dan kini menunggu sikap resm...

news | 06:15 WIB