Kadernya Bikin Ulah soal Dinasti Politik, Sekjen PSI Sowan ke Sri Sultan HB X

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah.

Baktora | MataMata.com
Kamis, 07 Desember 2023 | 20:26 WIB
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando. (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Matamata.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan sekaligus sowan ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X, di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, pada Kamis (7/12/2023). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataan dinasti politik yang diungkapkan oleh kadernya, Ade Armando.

Raja Juli memulai pembicaraan dengan meminta maaf atas kehebohan beberapa hari ini akibat tindakan Ade Armando. Ia menjelaskan bahwa Sri Sultan telah mengikuti berita terkait Ade Armando dan mengetahui bahwa Ade telah meminta maaf.

"Beliau [Sri Sultan] menganggap masalah ini sudah selesai. Mari kita tidak memperbesar, biarkan berlalu seiring berjalannya waktu tanpa perlu membuat pernyataan atau tindakan baru yang dapat menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat," kata Raja Juli dikutip, Kamis (7/12/2023).

Sebelumnya, Ade Armando yang juga politisi dari PSI, mengkritik para mahasiswa, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan UGM, yang melakukan protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut ironis bahwa BEM UI dan BEM UGM hanya menuding Joko Widodo yang tengah membangun politik dinasti dengan memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung di Pilpres 2024. Padahal, bagi Ade, DIY sendiri lebih jelas mempraktikkan politik dinasti selama ini.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, merespons pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi oleh konstitusi.

Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah, menanggapi komentar Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui penetapan, bukan melalui pemilu.

Di sisi lain Ketum PSI, Kaesang Pangarep juga sudah meberikan teguran keras. Ia juga menyebutkan bahwa PSI sudah memiliki aturan main dalam Pemilu 2024.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate...

news | 15:15 WIB

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaska...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menepis tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menuding adanya konspirasi antara China, Rus...

news | 13:00 WIB

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin prosesi "Jejak Banon" dalam rangkaian Hajad...

news | 11:15 WIB

Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga demi menja...

news | 10:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah,...

news | 09:15 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun ...

news | 08:15 WIB

Sivitas akademika Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang terdiri atas rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, de...

news | 07:15 WIB

Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait isu yang m...

news | 19:15 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menurunkan tim khusus untuk menangani pemulihan korban aksi demonstrasi d...

news | 18:00 WIB
Tampilkan lebih banyak