RI Dorong Asia Pasifik Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan Dunia

Indonesia mendorong negara Asia Pasifik menjadi kompas pembangunan global dalam Sidang UNESCAP ke-82 di Bangkok. Simak poin penting Dubes Hari Prabowo terkait agenda pasca-2030.

Elara | MataMata.com
Rabu, 22 April 2026 | 15:15 WIB
Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP) Hari Prabowo menyampaikan sambutannya saat pembukaan Sidang Komisi ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin (20/4/2026) (ANTARA/HO-KBRI Bangkok)

Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP) Hari Prabowo menyampaikan sambutannya saat pembukaan Sidang Komisi ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin (20/4/2026) (ANTARA/HO-KBRI Bangkok)

Matamata.com - Pemerintah Indonesia melalui Duta Besar untuk Thailand sekaligus Wakil Tetap RI untuk UNESCAP, Hari Prabowo, menyerukan agar negara-negara Asia Pasifik menjadi "kompas" bagi pembangunan global. Seruan ini menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam menjawab tantangan dunia yang kian dinamis.

Dalam pembukaan Sidang Komisi ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin (20/4/2026), Dubes Hari menegaskan bahwa Asia Pasifik harus memastikan tercapainya Agenda 2030 yang terangkum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tak hanya itu, kawasan ini didorong mulai merumuskan agenda lanjutan untuk periode setelah 2030.

“Sudah saatnya kita memikirkan dan merumuskan keberlanjutan agenda pembangunan setelah 2030 agar tetap relevan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang,” ujar Dubes Hari melalui keterangan tertulis KBRI Bangkok yang diterima di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut Hari, Asia Pasifik selama ini telah membuktikan diri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, peran tersebut harus ditingkatkan menjadi pemandu arah (compass) bagi agenda pembangunan global di masa depan.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpijak pada prinsip “leaving no one behind” atau tidak meninggalkan siapa pun. Prinsip ini, menurutnya, harus diimplementasikan melalui kebijakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Ini harus terwujud tidak hanya dalam bentuk komitmen, tetapi harus tercermin pula dalam kebijakan yang inklusif dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Di tengah ketidakpastian global, Hari menambahkan bahwa semangat kemitraan lintas generasi dan lintas negara menjadi kunci utama untuk memastikan inklusivitas dalam proses pembangunan.

Sidang Komisi ke-82 UNESCAP yang berlangsung pada 20-24 April 2026 ini dihadiri oleh lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota. Pertemuan yang diselenggarakan atas kerja sama ESCAP, Azerbaijan, dan Thailand ini mengusung misi penguatan kerja sama kawasan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini menjadi bukti nyata komitmen nasional dalam memperkuat multilateralisme dan mendorong kawasan Asia Pasifik yang lebih inklusif di kancah internasional. (Antara)

Baca Juga: KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB