BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) instruksikan SPPG utamakan produk pangan dan telur lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi dongkrak ekonomi daerah.

Elara | MataMata.com
Senin, 18 Mei 2026 | 16:22 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikonfirmasi wartawan usai meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular yang di bangun PT Krakatau Stell di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (12/5/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikonfirmasi wartawan usai meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular yang di bangun PT Krakatau Stell di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (12/5/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mewajibkan penyerapan bahan pangan, termasuk telur, berasal dari peternak dan pelaku usaha di dalam negeri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dadan menambahkan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, mereka tetap diwajibkan menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar kebutuhan pangan program strategis ini tidak bergantung pada komoditas impor.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," tuturnya.

Terkait teknis di lapangan, BGN memastikan tidak akan menetapkan menu nasional secara seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk menjaga kualitas makanan.

Untuk merealisasikannya, BGN telah menempatkan ahli gizi di setiap SPPG. Petugas ini bertanggung jawab menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima manfaat terpenuhi.

"Kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat setempat," jelas Dadan.

Kebijakan berbasis lokal ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda (multiplier effect), yaitu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dadan optimistis produksi telur dalam negeri saat ini masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, asalkan jalur distribusi dan penyerapan dioptimalkan.

Baca Juga: Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian

"Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemlu RI menyebut pertemuan hangat antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump membawa angin segar dan...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu pembatasan kuota restitusi pajak di KPP. DJP telah cairkan Rp160 tri...

news | 08:15 WIB

Departemen Keuangan AS resmi menjatuhkan sanksi kepada empat aktivis armada bantuan (flotilla) Gaza atas tuduhan keterka...

news | 07:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai rokok (CHT) tidak naik pada tahun 2027. Kemenkeu pilih foku...

news | 06:15 WIB

Mentan Amran Sulaiman membongkar 3 kasus penyelewengan di Kementan, mulai dari mafia proyek, ASN buron (DPO), hingga per...

news | 18:05 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan peradilan militer tidak pandang bulu dan bisa menghukum lebih berat 4 oknum TNI pe...

news | 16:22 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima DPP PMN di Istana Wapres. Pertemuan membahas penguatan nilai toleransi, visi Asta...

news | 16:16 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Indonesia tidak membuat komitmen izin lintas udara dengan AS. Dokumen yang diteken...

news | 15:04 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta BEI dan OJK memperkuat regulasi agar investor lokal dan global merasa nyama...

news | 13:02 WIB

Kemenkeu melalui DJPb mencatat realisasi dana desa di Bengkulu mencapai Rp149,56 miliar per Mei 2026. Mukomuko jadi yang...

news | 11:04 WIB