Zulhas Pastikan Ketahanan Pangan RI Tak Terpengaruh Konflik Timur Tengah

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok pangan nasional aman dari dampak perang Timur Tengah. Simak penjelasan Zulhas terkait sumber impor gandum dan surplus beras RI.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (28/3/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Perdagangan Budi Santoso (kanan) menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (28/3/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan ketahanan pangan nasional tetap stabil meski situasi geopolitik di Timur Tengah memanas. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki ketergantungan impor bahan pangan pokok dari kawasan tersebut.

"Tidak ada pangan yang bergantung kepada Timur Tengah. Komoditas yang belum bisa kita penuhi sendiri seperti gandum dan kedelai itu berasal dari Eropa dan Amerika. Jadi, stabilitas pangan kita aman," ujar Zulhas usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (28/3).

Zulhas meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai dampak perang terhadap ketersediaan stok di pasar. Ia mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), mengingat proses pengadaan pangan dalam negeri terkendali.

Menurutnya, kebijakan swasembada yang diperkuat pemerintah sejak dini menjadi kunci kemandirian pangan saat ini. Indonesia diklaim mampu mengantisipasi potensi krisis global lebih awal.

"Tahun lalu beras kita surplus sekitar 4 juta ton, dan tahun ini saya proyeksikan angka yang sama. Insya Allah, stok beras aman sampai tahun depan. Jagung, daging ayam, telur, hingga sayur-sayuran juga tercukupi karena kita produksi sendiri," tegasnya.

Dalam tinjauan tersebut, Zulhas juga menerima keluhan dari pedagang terkait lonjakan harga plastik kemasan. Gemi (58), salah satu pedagang di Pasar Minggu, mengungkapkan harga plastik naik sekitar Rp6.000 per kemasan sejak periode Lebaran lalu.

Merespons hal itu, Zulhas mengakui bahwa kenaikan harga plastik merupakan isu nasional yang dipicu oleh melambungnya harga biji plastik dunia. Hal ini terjadi karena plastik merupakan produk turunan minyak bumi yang harganya sangat sensitif terhadap fluktuasi global.

"Kami akan membahas masalah ini secara khusus. Pemerintah akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mendalami penyebab pasti kenaikan harga biji plastik ini dan mencari solusinya," pungkas Zulhas. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB