Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun. Simak skema terbaru untuk meringankan cicilan KPR rakyat.

Elara | MataMata.com
Senin, 09 Maret 2026 | 06:02 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan pemaparan pada kunjungan Program 3 Juta Rumah di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026). ANTARA/Imamatul Silfia

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan pemaparan pada kunjungan Program 3 Juta Rumah di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026). ANTARA/Imamatul Silfia

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi dari maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun. Kebijakan ini diambil guna meringankan beban masyarakat dalam memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Kemarin kami putuskan bersama BP Tapera. Jika selama ini tenor paling lama 20 tahun, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang meminta kita pro-rakyat, kini tenor cicilan kami naikkan menjadi 30 tahun," ujar Menteri yang akrab disapa Ara tersebut saat meninjau lahan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026).

Menteri Ara menjelaskan, perpanjangan jangka waktu kredit ini merupakan strategi kunci untuk mengakselerasi Program 3 Juta Rumah. Dengan tenor yang lebih panjang, nilai cicilan bulanan otomatis menjadi lebih rendah sehingga lebih terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Selain skema pembiayaan, pemerintah juga bergerak cepat dalam penyediaan lahan. Salah satunya melalui sinergi dengan Lippo Group yang menghibahkan tiga bidang lahan kepada pemerintah. Lahan tersebut diproyeksikan untuk membangun hunian vertikal dengan target 140.000 unit.

"Ini adalah terobosan penting dalam sistem pembiayaan perumahan nasional. Kita ingin memperluas akses kepemilikan hunian bagi seluruh lapisan rakyat," tambah Ara.

Kebijakan ini memperkuat rangkaian insentif properti yang telah berjalan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, hingga perpanjangan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah di bawah Rp2 miliar hingga tahun 2027.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Menurutnya, tenor 30 tahun akan mendorong perbankan untuk lebih fleksibel dalam memberikan kredit.

"Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera. Dengan tenor 30 tahun, cicilan lebih murah dan uang muka (DP) bisa lebih rendah. Ini akan mempermudah masyarakat membeli rumah sekaligus menggerakkan sektor perbankan," pungkas Purbaya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB