Badan Gizi Nasional Klarifikasi Alokasi Dana MBG Rp500 Juta Per 12 Hari Per Satuan Pelayanan

BGN meluruskan alokasi dana Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp500 juta per SPPG untuk periode 12 hari. Dana disalurkan langsung tanpa perantara Pemda.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 28 Februari 2026 | 14:11 WIB
Arsip - Guru membagikan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menu berbuka puasa di SD Negeri 17 Satu Atap (Satap), Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (27/2/2026). . ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Arsip - Guru membagikan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menu berbuka puasa di SD Negeri 17 Satu Atap (Satap), Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (27/2/2026). . ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) merilis pembaruan data terkait periode alokasi dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai penyaluran anggaran program unggulan tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima alokasi dana sekitar Rp500 juta untuk masa pelaksanaan 12 hari.

"Dalam rangka transparansi dan akurasi informasi publik, kami sampaikan bahwa setiap SPPG menerima alokasi sekitar Rp500 juta per dua belas hari," ujar Khairul Hidayati di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Pernyataan ini sekaligus mengoreksi pemberitahuan sebelumnya yang memuat kesalahan mengenai periode alokasi dana. BGN memandang perlu melakukan klarifikasi agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Potong Jalur Birokrasi Mengenai mekanisme penyaluran, Khairul menjelaskan bahwa dana tersebut ditransfer langsung ke masing-masing SPPG tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Skema direct transfer ini bertujuan agar dana BGN dapat segera berperan sebagai penggerak ekonomi lokal secara merata.

"Peredaran dana ini memberi kepastian pasar bagi produk lokal yang digunakan dalam MBG. Hal ini berdampak positif pada sektor produksi, termasuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini rata-rata mencapai 125," tambahnya.

BGN optimistis peningkatan NTP ini akan memberi ruang lebih bagi para petani untuk melakukan investasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di pedesaan.

Melalui klarifikasi ini, BGN menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data dan transparansi dalam pelaksanaan program nasional demi pemenuhan gizi masyarakat yang lebih baik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB