RI Siapkan 8.000 Pasukan ke Gaza, China Harapkan Gencatan Senjata Permanen Terwujud

Pemerintah China menyatakan harapannya agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pernyataan ini muncul merespons rencana Indonesia yang tengah bersiap mengirimkan pasukan keamanan ke Pal

Elara | MataMata.com
Jum'at, 13 Februari 2026 | 10:15 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2). /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2). /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Matamata.com - Pemerintah China menyatakan harapannya agar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pernyataan ini muncul merespons rencana Indonesia yang tengah bersiap mengirimkan pasukan keamanan ke Palestina.

"Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng terwujud, krisis kemanusiaan diatasi, dan stabilitas regional pulih secepatnya," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2/2026).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza. Pengiriman ini dilakukan melalui mekanisme International Stabilization Force (ISF) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025.

Kemlu RI menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF murni berfokus pada misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, bukan terlibat dalam pelucutan senjata.

Mekanisme ISF dan Board of Peace (BoP) ISF dirancang sebagai pasukan stabilitas sementara di Gaza yang bertugas mengamankan perbatasan, memastikan proses demiliterisasi, dan menjaga koridor bantuan kemanusiaan. Berdasarkan resolusi PBB, militer Israel diwajibkan menarik pasukannya setelah ISF mengambil alih kendali penuh di wilayah tersebut.

Indonesia resmi bergabung dalam misi ini setelah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian sebagai landasan berdirinya Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Hingga kini, BoP dipimpin oleh Amerika Serikat dan beranggotakan sejumlah negara seperti Türkiye, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Menariknya, negara-negara besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, serta anggota tetap DK PBB lainnya seperti China dan Rusia, tidak tergabung dalam keanggotaan BoP tersebut.

Posisi Politik China Meski berada di luar keanggotaan BoP, China tetap menekankan bahwa Solusi Dua Negara (Two-State Solution) adalah jalan keluar fundamental bagi konflik Palestina.

"China menentang setiap upaya untuk mencaplok atau melanggar wilayah Palestina dan mengganggu landasan politik solusi dua negara," tegas Lin Jian. Ia menambahkan bahwa situasi di Gaza saat ini masih sangat rapuh dan meminta semua pihak menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan.

Data Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan urgensi perdamaian ini sangat mendesak. Sejak pecah pada Oktober 2023, konflik telah menewaskan lebih dari 71.000 jiwa. Bahkan, sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, tercatat masih ada 464 warga Palestina yang tewas akibat pelanggaran yang terus terjadi di lapangan. (Antara)

Baca Juga: KPK Dalami Fakta Sidang Aliran Uang dan Tiket Blackpink ke Eks Staf Kemenaker

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB