Di Sidang PBB, Rusia Tegaskan Israel Tak Lagi Punya Alasan Blokade Pintu Rafah

Rusia mendesak Israel di Dewan Keamanan PBB untuk segera membuka akses Rafah sepenuhnya dan mempertanyakan detail pasukan internasional AS di Gaza.

Elara | MataMata.com
Kamis, 29 Januari 2026 | 10:45 WIB
Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Sebuah truk kembali ke Mesir dari Jalur Gaza melalui penyeberangan Rafah, Palestina (30/11/2023). ANTARA/Xinhua/Sui Xiankai/aa.

Matamata.com - Pemerintah Rusia menegaskan bahwa Israel tidak lagi memiliki alasan untuk menghalangi pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir. Desakan ini disampaikan oleh Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Rabu (28/1/2026).

Nebenzia menyatakan, dengan telah dipulangkannya jenazah sandera terakhir dari Jalur Gaza, otoritas Israel tidak lagi memiliki dasar untuk menunda kewajiban kemanusiaan terhadap penduduk Palestina.

"Ini termasuk kebutuhan untuk membuka kembali sepenuhnya penyeberangan Rafah, yang baru diumumkan pada 26 Januari, atau tiga setengah bulan setelah perjanjian gencatan senjata tercapai," kata Nebenzia.

Selain menuntut pembukaan jalur logistik kemanusiaan, Rusia juga mempertanyakan rencana Amerika Serikat terkait pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) di Jalur Gaza. ISF merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh pihak AS.

"Kami masih menunggu rincian lebih lanjut dari pihak Amerika mengenai prospek penempatan ISF di sektor tersebut, termasuk komposisi, jumlah, hingga mandat dari misi ini," tambah Nebenzia.

Berdasarkan rencana perdamaian AS yang terdiri dari 20 poin, fase kedua mengatur penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza. Langkah tersebut akan diikuti dengan pengerahan pasukan ISF dan pembentukan struktur pemerintahan baru, termasuk Dewan Perdamaian yang melibatkan pengaruh kepemimpinan global.

Rusia menekankan bahwa transparansi dalam mandat pasukan internasional sangat krusial untuk menjamin stabilitas jangka panjang dan pemulihan hak-hak sipil di Jalur Gaza pasca-konflik. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB