Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026

Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran Kepala Staf TNI. Bahas evaluasi 2025 dan agenda strategis pertahanan 2026.

Elara | MataMata.com
Senin, 26 Januari 2026 | 11:30 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan ini fokus membahas rencana kerja sektor pertahanan untuk tahun 2026.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kerahasiaan rapat ini diperlukan mengingat adanya pembahasan poin-poin strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan keamanan negara.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," ujar Utut saat memimpin pembukaan sidang.

Selain merancang peta jalan tahun 2026, agenda utama rapat ini adalah mengevaluasi capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun 2025. Pembahasan meliputi serapan anggaran, modernisasi alutsista, hingga penguatan personel di berbagai lini.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran lengkap petinggi militer tanah air. Selain Panglima TNI, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Penuhi Kuorum Utut mengonfirmasi bahwa jalannya rapat telah memenuhi prasyarat kuorum dengan kehadiran 29 anggota Komisi I yang mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR RI.

Mengingat status rapat yang tertutup, akses publik dan media dibatasi ketat. Hanya anggota DPR, undangan resmi, serta delegasi pendamping dari Kemenhan dan TNI yang diperbolehkan berada di dalam ruang rapat guna menjaga kerahasiaan data pertahanan nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB