Gakkum Kemenhut Gagalkan Penyelundupan 544 Batang Kayu Ilegal di Makassar

Gakkum Kemenhut amankan 544 batang kayu kumea ilegal di Makassar. Sopir truk yang mengaku bawa rumput laut kini terancam 5 tahun penjara dan denda Rp2,5 miliar.

Elara | MataMata.com
Senin, 26 Januari 2026 | 09:30 WIB
Petugas Gakkum Kemenhut mengamankan barang bukti ratusan kayu jenis kumea (Manilkara merrilliana) tanpa dokumen sah dalam operasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/1/2026) ANTARA/HO-Kemenhut

Petugas Gakkum Kemenhut mengamankan barang bukti ratusan kayu jenis kumea (Manilkara merrilliana) tanpa dokumen sah dalam operasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/1/2026) ANTARA/HO-Kemenhut

Matamata.com - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Wilayah Sulawesi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pengangkutan 544 batang kayu jenis kumea (Manilkara merrilliana) tanpa dokumen sah. Kayu-kayu ilegal tersebut diamankan di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menyatakan bahwa penindakan ini merupakan respons cepat atas informasi adanya pengiriman kayu ilegal dari Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara, menuju Sulawesi Selatan.

"Gakkum Kehutanan berkomitmen penuh dalam memberantas peredaran kayu ilegal. Penindakan ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjaga kelestarian hutan dan menegakkan hukum," tegas Ali Bahri dalam keterangan resminya, Senin (26/1/2026).

Modus Mengaku Rumput Laut Aksi ilegal ini terungkap saat petugas mencegat truk yang dikemudikan pria berinisial R di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/1). Untuk mengelabui petugas, R sempat berdalih bahwa muatan truknya adalah rumput laut. Namun, setelah digeledah, petugas justru menemukan ratusan batang kayu olahan jenis kumea.

Hasil pemeriksaan menunjukkan R hanya membawa Nota Angkutan yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan keterangan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, pengangkutan kayu kumea wajib dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) melalui aplikasi SIPUHH-Online.

Ancaman Penjara dan Denda Miliaran Kepada penyidik, R mengaku mengangkut kayu tersebut atas perintah pemilik berinisial H dari Baubau dengan tujuan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat ini, R telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Tersangka dijerat dengan undang-undang kehutanan dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun serta denda paling banyak Rp2,5 miliar.

"Kami tidak akan mentoleransi pengangkutan hasil hutan yang melanggar ketentuan. Saat ini kami terus melakukan pendalaman untuk mengungkap aktor intelektual di balik penyelundupan ini, termasuk mengejar pemilik kayu," pungkas Ali Bahri. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB