Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla

Presiden Prabowo Subianto meminta koreksi desain IKN dengan menambah embung dan sensor panas untuk antisipasi karhutla. Target rampung 2028.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 16 Januari 2026 | 06:00 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan koreksi pada desain Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menekankan keseimbangan iklim dan mitigasi bencana. Presiden meminta penambahan embung untuk meredam suhu panas di Kalimantan Timur serta sistem antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Kepala Negara sangat memperhatikan aspek fungsional kawasan IKN.

"Bapak Presiden meminta agar desain dan fungsi kawasan diperhatikan, misalnya penambahan embung-embung. Di sana masalah iklim itu pertama panas, kedua ada potensi kebakaran hutan karena wilayahnya banyak hutan," ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1).

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo secara khusus meminta Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk menyiapkan langkah preventif terhadap karhutla. Merespons hal itu, Basuki melaporkan rencana penggunaan teknologi sensor panas di titik-titik rawan.

"Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa metode, seperti pemasangan sensor-sensor untuk mendeteksi potensi karhutla. Presiden meminta agar ini terus diuji coba," lanjutnya.

Target Selesai 2028 Selain soal desain, Presiden Prabowo menekankan percepatan pembangunan agar IKN siap menjadi pusat kegiatan politik (Ibu Kota Politik) pada tahun 2028.

Dalam kunjungan kerjanya ke IKN pada Senin (12/1) malam, Presiden memberikan penekanan pada penyelesaian fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Bapak Presiden memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif. Harapannya bisa selesai tahun 2028," jelas Prasetyo.

Saat ini, OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk terus melakukan perbaikan desain dan fungsionalitas secara berkelanjutan guna memastikan proyek ini berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB