Pecah Telur Sejak 2014! Margin Bulog Naik Jadi 7 Persen demi Beras Satu Harga

Pemerintah tetapkan margin fee Bulog 7 persen untuk perkuat distribusi pangan dan kebijakan beras satu harga. Simak penjelasan Dirut Bulog di sini.

Elara | MataMata.com
Selasa, 13 Januari 2026 | 09:15 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Humas Bulog

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bidang pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Humas Bulog

Matamata.com - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penetapan margin fee sebesar 7 persen oleh pemerintah akan menjadi instrumen vital untuk memperkuat layanan publik dan distribusi beras nasional.

Langkah ini diambil guna menjaga ketahanan pangan serta menjamin keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.

Rizal menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog. "Margin fee ini bukan semata-mata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil ke seluruh pelosok negeri," ujar Rizal di Jakarta, Senin (12/1).

Ia menjelaskan bahwa tambahan margin tersebut akan dialokasikan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi.

Skema ini juga disetarakan dengan penugasan BUMN strategis lainnya yang mendapatkan margin dalam menjalankan mandat negara.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Bulog sebesar 7 persen dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Keputusan ini mengevaluasi aturan lama sejak 2014 yang menetapkan margin hanya Rp50 per kilogram—angka yang dianggap tidak lagi memadai untuk menutup biaya operasional saat ini.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang bersama Menteri Keuangan dan BPKP. Meski sempat muncul usulan 10 persen, pemerintah akhirnya menyepakati angka 7 persen.

“Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia. Jika hanya Rp50 per kilogram, biaya operasional dasar pun sering kali tidak tertutup, terutama untuk distribusi ke wilayah dengan tantangan geografis berat,” jelas Zulhas.

Dengan ruang finansial yang lebih sehat, Bulog diharapkan mampu bergerak lebih fleksibel dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras. Rizal menambahkan, Bulog tetap berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi petani sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. (Antara)

Baca Juga: Dukung Program Makan Bergizi Gratis, 35 Kampung Nelayan Modern Rampung Januari Ini!

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua MPR Ahmad Muzani dukung rencana Presiden Prabowo ke Iran untuk mediasi konflik AS-Iran pasca-wafatnya Ayatollah Al...

news | 15:10 WIB

Menko Airlangga Hartarto sebut penutupan Selat Hormuz oleh Iran ganggu suplai minyak dunia. Pemerintah siapkan impor dar...

news | 15:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam prosesi pemakaman militer Wakil Presiden ke-6...

news | 14:31 WIB

Dubes RI Rolliansyah Soemirat memastikan 329 WNI di Iran dalam kondisi aman pasca-serangan AS dan Israel. KBRI Teheran k...

news | 14:25 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran diperkirakan akan berlangsung ...

news | 12:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan antara Pemerinta...

news | 11:00 WIB

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, melakukan pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada ...

news | 10:15 WIB

Polri memburu bandar narkoba A. Hamid alias Boy dan kurir Satriawan terkait kasus aliran dana Rp1,8 miliar ke oknum poli...

news | 09:15 WIB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghubungi para Dubes RI di Timur Tengah untuk memastikan keselamatan warga NTB di teng...

news | 07:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau kesiapan jalan nasional di Jawa Timur jelang mudik Lebaran 2026. Sebanyak 13.306 luban...

news | 06:15 WIB