Zulhas: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Adalah Sejarah Baru bagi Petani

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% sebagai sejarah baru. Simak skema efisiensi Mentan Amran Sulaiman di sini.

Elara | MataMata.com
Selasa, 13 Januari 2026 | 07:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (tengah) usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (tengah) usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Jakarta, Senin (12/1/2026). ANTARA/HO-Kementan

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai sejarah baru di sektor pertanian Indonesia.

Kebijakan ini dinilai luar biasa karena harga turun signifikan tanpa menambah beban anggaran negara.

"Baru pertama kali terjadi selama pemerintahan Republik Indonesia, harga pupuk bersubsidi turun. Turunnya tidak sedikit, mencapai 20 persen," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Jakarta, Senin (12/1).

Zulhas memberikan apresiasi tinggi kepada Mentan Amran Sulaiman dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) atas reformasi tata kelola yang dilakukan. Ia menyebut langkah ini sebagai kabar gembira yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Menurut Zulhas, penurunan harga ini merupakan hasil dari pembenahan sistem dan regulasi yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Sebagai contoh, harga pupuk Urea bersubsidi kemasan 50 kilogram yang sebelumnya Rp112.500, kini turun menjadi sekitar Rp90.000. Penurunan ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Pemerintah tetap mempertahankan besaran subsidi, namun sistemnya diubah dari cost plus menjadi market to market. Dengan efisiensi ini, harga bisa turun tanpa membebani APBN," jelasnya.

Selain penurunan harga, reformasi kebijakan ini diproyeksikan mampu mendorong pembangunan hingga tujuh pabrik pupuk baru dalam lima tahun ke depan. Zulhas optimistis perubahan skema ini akan meningkatkan daya saing industri pupuk nasional.

"Kalau cara membangunnya seperti ini, Indonesia akan maju. Harga pupuk turun, petani untung, dan industri pupuk bisa berkembang," tegas Zulhas.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk merevitalisasi sektor pupuk. Penurunan harga secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117 Tahun 2025.

Baca Juga: Kasus Korupsi Chromebook: Pihak Nadiem Makarim Bakal Seret Google ke Persidangan Tipikor

"Ini adalah tonggak sejarah. Presiden memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau. Kami menindaklanjuti dengan memangkas rantai distribusi dan merevitalisasi industri, sehingga harga bisa turun 20 persen tanpa menambah subsidi APBN," pungkas Amran.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka melayat mantan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum dimakamkan secar...

news | 12:13 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Pancasila sebagai cetak biru ekonomi nasional saat upacara Hari Lahir Pa...

news | 12:08 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kemhan sebelum menghadiri Upacara Hari L...

news | 10:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto melayat ke kantor Kemhan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jenderal TNI (Purn) Rya...

news | 09:15 WIB

Wamenag Romo Muhammad Syafii optimistis tata kelola haji Indonesia semakin membaik berkat pembentukan Kementerian Haji d...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menegaskan revisi UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 fokus pada perlindungan warga negara, bu...

news | 06:00 WIB

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita aset kripto Iran senilai Rp17,8 triliun. Menkeu AS Scott Bessent sebut siap inca...

news | 16:39 WIB

PBNU meminta masyarakat tidak memberi stigma negatif pada institusi pondok pesantren akibat kasus kekerasan seksual oleh...

news | 16:29 WIB

Gedung Putih menegaskan Presiden AS Donald Trump hanya akan menerima kesepakatan nuklir dengan Iran yang menguntungkan A...

news | 15:00 WIB

Menhan AS Pete Hegseth beri peringatan keras ke China di Shangri-La Dialogue. AS siap gelontorkan anggaran militer Rp26....

news | 14:57 WIB