KPK Periksa Ketum Hiswana Migas Terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Rachmad Muhamadiyah (RM), pada Senin (5/1/2026).

Elara | MataMata.com
Senin, 05 Januari 2026 | 12:00 WIB
Ilustrasi - Komisi Pemberantasan Korupsi. (ANTARA/Rio Feisal)

Ilustrasi - Komisi Pemberantasan Korupsi. (ANTARA/Rio Feisal)

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum DPP Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Rachmad Muhamadiyah (RM), pada Senin (5/1/2026).

Ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

"Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap RM selaku Ketua Umum DPP Hiswana Migas sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta.

Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, pihak KPK belum merinci materi pemeriksaan yang akan digali dari keterangan Rachmad.

Sebagai informasi, kasus ini mulai mencuat ke publik saat KPK mengumumkan kenaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada September 2024. Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, meski identitas lengkap mereka baru diumumkan secara bertahap.

Salah satu tersangka yang telah dikonfirmasi adalah Elvizar (EL). Saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung, Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).

Menariknya, EL juga terjerat dalam kasus korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020–2024 dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT PCS.

Hingga Agustus 2025, KPK menyatakan penyidikan kasus digitalisasi SPBU ini telah memasuki tahap akhir. Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk merampungkan perhitungan kerugian keuangan negara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia, yang segera menjabat sebagai Presiden Dewan H...

news | 16:00 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan gejolak politik dan militer yang tengah melanda Venezuela t...

news | 15:30 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambala...

news | 15:14 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya resmi membuka Taklimat Awal Tahun 2026 Kabinet Merah Putih di kediaman pr...

news | 14:56 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat proses penyelidikan terkait dugaan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di w...

news | 14:00 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) tidak be...

news | 11:30 WIB

Musisi sekaligus dokter spesialis bedah plastik, dr. Tompi, menegaskan tidak memiliki persoalan pribadi dengan komika Pa...

news | 10:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan tidak ragu melakukan evaluas...

news | 09:15 WIB

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tidak semua pihak dapat melaporkan dugaan p...

news | 08:15 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi terhadap kepedulian para pekerja seni tanah air yang t...

news | 07:00 WIB