Bulog Terapkan Pembayaran Gabah Nontunai Mulai 2026, Cegah Korupsi dan Kriminalitas

Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:00 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar petani memiliki rekening bank resmi sehingga proses transaksi lebih aman dari risiko kejahatan.

"Untuk tahun 2026, kami sedang kembangkan sistem pembayaran Bulog yang tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan uang digital," ujar Rizal dalam jumpa pers "Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026" di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Rizal menekankan bahwa dengan sistem digital, petani tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar saat musim panen, yang selama ini rawan menjadi sasaran kriminalitas. Selain itu, sistem ini otomatis meningkatkan inklusi keuangan karena petani akan memiliki akses langsung ke layanan perbankan formal.

"Tujuannya agar aman. Kalau membawa uang tunai hingga ratusan juta rupiah itu sangat berbahaya, rawan perampokan. Dengan rekening, petani bisa langsung menabung," jelasnya.

Dari sisi manajemen, sistem nontunai memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time. Data serapan gabah dari seluruh wilayah akan tersinkronisasi ke pusat per detik, sehingga memudahkan pemantauan nominal dan volume serapan secara akurat.

Lebih jauh, Rizal menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi. Skema ini menutup celah penyimpangan di lapangan dan memastikan akuntabilitas petugas Bulog.

"Ini untuk meminimalisir korupsi. Kita harus antisipasi jika ada oknum di lapangan yang mencoba bermain. Begitu diklik, data langsung masuk ke pusat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik," tegas Rizal.

Untuk mendukung kelancaran program ini, Bulog bersinergi dengan perbankan milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Bank-bank tersebut diminta aktif menjemput bola ke desa-desa untuk mempercepat pembukaan rekening bagi para petani.

"Kami akan kumpulkan perbankan nasional. Harapannya, petani menjadi nasabah baru sehingga proses pembayaran lebih mudah, aman, dan terkontrol," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Bulog Bakal Libatkan Karang Taruna Jadi Tim Jemput Gabah Petani

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyita aset kripto Iran senilai Rp17,8 triliun. Menkeu AS Scott Bessent sebut siap inca...

news | 16:39 WIB

PBNU meminta masyarakat tidak memberi stigma negatif pada institusi pondok pesantren akibat kasus kekerasan seksual oleh...

news | 16:29 WIB

Gedung Putih menegaskan Presiden AS Donald Trump hanya akan menerima kesepakatan nuklir dengan Iran yang menguntungkan A...

news | 15:00 WIB

Menhan AS Pete Hegseth beri peringatan keras ke China di Shangri-La Dialogue. AS siap gelontorkan anggaran militer Rp26....

news | 14:57 WIB

Megawati Soekarnoputri diperkirakan hadir dalam Puncak Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila. ...

news | 14:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai kunjungan kenegaraan ke Prancis. Indonesia sukses kantongi 4 kesepakatan ...

news | 14:11 WIB

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta mengungkap dua modus utama yang kerap digunakan calon jamaah haji nonp...

news | 13:59 WIB

Ratusan warga Teheran, Iran, konsisten turun ke jalan selama hampir 90 hari. Mereka menegaskan dukungan penuh pada pemer...

news | 13:53 WIB

Bareskrim Polri sidik dugaan manipulasi data ekspor (under invoicing) sawit oleh PT MMS. Kantor di Jakarta Utara dan gud...

news | 11:15 WIB

Iran menegaskan kesepakatan final dengan Amerika Serikat (AS) terganjal tuntutan berlebihan dari Washington. Simak krono...

news | 09:52 WIB