Bulog Terapkan Pembayaran Gabah Nontunai Mulai 2026, Cegah Korupsi dan Kriminalitas

Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:00 WIB
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong skema pembayaran gabah kepada petani secara nontunai atau digital guna memperkuat keamanan transaksi dan efisiensi lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar petani memiliki rekening bank resmi sehingga proses transaksi lebih aman dari risiko kejahatan.

"Untuk tahun 2026, kami sedang kembangkan sistem pembayaran Bulog yang tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan uang digital," ujar Rizal dalam jumpa pers "Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026" di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Rizal menekankan bahwa dengan sistem digital, petani tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar saat musim panen, yang selama ini rawan menjadi sasaran kriminalitas. Selain itu, sistem ini otomatis meningkatkan inklusi keuangan karena petani akan memiliki akses langsung ke layanan perbankan formal.

"Tujuannya agar aman. Kalau membawa uang tunai hingga ratusan juta rupiah itu sangat berbahaya, rawan perampokan. Dengan rekening, petani bisa langsung menabung," jelasnya.

Dari sisi manajemen, sistem nontunai memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time. Data serapan gabah dari seluruh wilayah akan tersinkronisasi ke pusat per detik, sehingga memudahkan pemantauan nominal dan volume serapan secara akurat.

Lebih jauh, Rizal menegaskan bahwa digitalisasi adalah instrumen utama dalam mencegah praktik korupsi. Skema ini menutup celah penyimpangan di lapangan dan memastikan akuntabilitas petugas Bulog.

"Ini untuk meminimalisir korupsi. Kita harus antisipasi jika ada oknum di lapangan yang mencoba bermain. Begitu diklik, data langsung masuk ke pusat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik," tegas Rizal.

Untuk mendukung kelancaran program ini, Bulog bersinergi dengan perbankan milik negara (Himbara) seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Bank-bank tersebut diminta aktif menjemput bola ke desa-desa untuk mempercepat pembukaan rekening bagi para petani.

"Kami akan kumpulkan perbankan nasional. Harapannya, petani menjadi nasabah baru sehingga proses pembayaran lebih mudah, aman, dan terkontrol," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Bulog Bakal Libatkan Karang Taruna Jadi Tim Jemput Gabah Petani

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB