Tolak RPMK Kemenkes, Petani Tembakau dan Cengkeh Minta Perlindungan Pemerintah

Petani tembakau (APTI) dan cengkeh (APCI) mendesak Kemenkes mengkaji ulang aturan penyeragaman kemasan rokok dalam RPMK karena mengancam ekonomi hulu.

Elara | MataMata.com
Kamis, 28 Mei 2026 | 10:30 WIB
Rokok. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Rokok. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Matamata.com - Para petani tembakau dan cengkeh mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan terkait Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang penyeragaman kemasan rokok tanpa atribut merek. Aturan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut dinilai bakal memukul telak mata pencaharian mereka di hulu.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji, menegaskan bahwa pasal-pasal dalam RPMK tersebut sangat menyulitkan petani dan tidak sesuai dengan realitas ekosistem pertembakauan di daerah.

"Tolong dikaji ulang seluruh RPMK ini," ujar Agus di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Agus menjelaskan, komoditas tembakau di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) terbukti menjadi urat nadi perekonomian warga. Bahkan, Nilai Tukar Petani (NTP) dari sektor ini jauh lebih baik dibandingkan komoditas pertanian lainnya.

Terlebih lagi, saat ini para petani sedang memasuki musim tanam. Di tengah ancaman musim kemarau, praktis hanya tanaman tembakau yang bisa diandalkan sebagai penopang ekonomi daerah.

Senada dengan APTI, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), I Ketut Budhyman, juga menyatakan penolakan keras terhadap substansi penyeragaman kemasan rokok tersebut. Menurutnya, regulasi ketat ini mengabaikan nasib 1,5 juta petani cengkeh yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

Budhyman membeberkan data bahwa sekitar 97 persen dari total produksi cengkeh nasional diserap seutuhnya oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk produk rokok kretek.

"Memaksakan aturan seketat ini, pasti yang terdampak di hulu adalah petani tembakau dan petani cengkeh," kata Budhyman.

Ia juga menyayangkan langkah Kemenkes yang mengadopsi standar (benchmarking) dari negara luar yang karakteristiknya jauh berbeda dengan Indonesia.

"Negara yang dijadikan rujukan oleh Kemenkes adalah negara yang bukan penghasil tembakau dan cengkeh. Bukan negara yang masyarakatnya hidup dari ekosistem pertembakauan. Jadi perbandingannya tidak apple-to-apple," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Trump Tolak Rusia dan China Amankan Pasokan Uranium Iran

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden AS Donald Trump tegas menolak Rusia atau China menyimpan pasokan uranium Iran. Ketegangan nuklir memanas pasca-...

news | 09:15 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji memuji peningkatan signifikan pelayanan haji 2026. Fasilitas Armuzna lancar ...

news | 08:30 WIB

Wamendes PDT Ahmad Riza Patria buka suara terkait kritik tajam pemangkasan Dana Desa 2026 sebesar Rp34 triliun demi mend...

news | 07:00 WIB

Indonesia lewat Wamen Mendes PDT Ahmad Riza Patria tegaskan komitmen belajar manajemen pengentasan kemiskinan dari China...

news | 06:15 WIB

Menbud Fadli Zon menegaskan momentum Iduladha 1447 H harus memperkuat solidaritas sosial. Kementerian Kebudayaan salurka...

news | 14:02 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Polri mengusut tuntas sindikat penipuan jual-beli titik SPPG Makan Bergizi Gratis yang...

news | 13:59 WIB

Presiden Prabowo Subianto menyumbang sapi kurban jumbo seberat 1,2 ton untuk warga terdampak banjir di Dayeuhkolot, Kabu...

news | 13:55 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan sistem penyembelihan hewan kurban Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal ramah lingk...

news | 11:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jenis Limousin seberat 950 kg dari peternak lokal PPU untuk disalurkan pad...

news | 10:09 WIB

Indonesia surplus gas 2.500 MMCSFD. Kementerian ESDM dorong penggunaan LNG ritel dengan tabung VGL untuk substitusi BBM ...

news | 10:03 WIB