Kejar Swasembada Beras, Kementan Genjot Optimasi Lahan di 24 Provinsi

Kementerian Pertanian (Kementan) terus memacu program optimasi lahan guna meningkatkan produktivitas padi nasional. Program ini fokus pada peningkatan indeks pertanaman di lahan sawah eksisting untuk memperkuat fondasi swasembada beras berkelanjutan.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 02 Januari 2026 | 16:30 WIB
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto. (ANTARA/HO-Kementerian Pertanian)

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto. (ANTARA/HO-Kementerian Pertanian)

Matamata.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memacu program optimasi lahan guna meningkatkan produktivitas padi nasional. Program ini fokus pada peningkatan indeks pertanaman di lahan sawah eksisting untuk memperkuat fondasi swasembada beras berkelanjutan.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menyatakan bahwa optimasi lahan merupakan strategi utama untuk mendongkrak produksi tanpa harus membuka lahan baru.

“Kami mendapat arahan langsung dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menggiatkan optimasi lahan. Sawah yang sebelumnya hanya satu kali tanam, kami dorong menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun,” ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Hermanto menjelaskan, optimasi ini dilakukan melalui perbaikan menyeluruh pada infrastruktur pertanian. Hal ini mencakup pembangunan serta rehabilitasi tanggul, pintu air, jaringan irigasi, hingga sistem drainase.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan unit pompa air dan alat mesin pertanian (alsintan) untuk pengolahan lahan.

Program ini menyasar lahan sawah dengan indeks pertanaman rendah (di bawah dua kali tanam setahun) agar lebih produktif.

"Di lapangan sudah terlihat hasilnya. Produktivitas meningkat, panen bisa lebih dari dua kali, dan pendapatan petani ikut naik," tambahnya.

Capaian Target 2025-2026 Berdasarkan data per 1 Januari 2026, program ini menunjukkan kemajuan signifikan. Realisasi tahap Survey, Investigation, and Design (SID) telah mencapai 98,64 persen dari total target 500.000 hektare yang ditetapkan pada 2025.

Sementara itu, progres konstruksi fisik di lapangan telah mencapai 78 persen dan tersebar di 24 provinsi sentra pertanian. Pelaksanaan di sejumlah daerah dijadwalkan berlanjut hingga Maret 2026 melalui mekanisme Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahunan (RPATA) sesuai regulasi keuangan terbaru (PMK Nomor 84 Tahun 2025).

Kementan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program di daerah demi memastikan kebutuhan beras nasional terpenuhi dari produksi dalam negeri. "Harapannya, optimasi lahan ini mampu mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan," pungkas Hermanto. (Antara)

Baca Juga: Menkeu Purbaya Jamin Pelebaran Defisit APBN Tak Ganggu Kinerja Ekonomi

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB