Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik. Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis ya

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 13:00 WIB
Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh

Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh

matamata.com - Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik.

Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis yang kuat sehingga tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.

Ali menegaskan bahwa bendera GAM secara historis merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara. Ia menilai simbol tersebut bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan simbol politik separatis.

"Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut Ali, pengibaran simbol tersebut mengindikasikan masih adanya separatisme laten. Ia berpendapat negara tidak boleh memberikan ruang pembenaran terhadap simbol yang bertentangan dengan kedaulatan nasional.

"Jika dibiarkan, ini bisa memicu efek domino, eskalasi simbolik, dan membuka ruang kebangkitan narasi konflik lama," katanya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pola separatisme modern kini tidak hanya mengandalkan aksi fisik, tetapi juga provokasi di ruang digital. Media sosial digunakan untuk membangun narasi emosional dan menghasut sentimen ketidakadilan demi memelintir persepsi publik.

"Hari ini, media sosial juga bisa menjadi medan tempur kelompok separatisme," tambah Ali.

Ali juga mengkritik adanya upaya eksploitasi situasi bencana di Aceh melalui provokasi di tengah duka masyarakat. Ia menilai kondisi psikologis warga dimanfaatkan untuk membangun rasa ketidakadilan yang diglorifikasi. Hal ini dianggap berisiko memicu konflik horizontal dan mendelegitimasi negara.

Ia menekankan bahwa ancaman separatisme saat ini lebih banyak hadir melalui simbol dan narasi dibandingkan senjata. Oleh karena itu, negara dituntut membaca ancaman tersebut secara adaptif dan kontekstual.

Baca Juga: Mabes Polri Kirim 300 Personel Tambahan untuk Percepat Pemulihan Pasca-Banjir Aceh

"Separatisme tidak selalu bersenjata, tapi dampaknya bisa sama berbahayanya jika dibiarkan,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Ali mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah proses panjang dan mahal. Segala bentuk provokasi yang mengarah pada separatisme dinilai mencederai komitmen damai yang telah disepakati. "Menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi kebangkitan simbol dan konflik masa lalu," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI bersama lintas kementerian membahas finalisasi Perpres Ojol. Regulasi ini fokus mengawal pembagian tarif 92 perse...

news | 15:51 WIB

PT Danantara Asset Management (DAM), entitas di bawah Danantara Indonesia, resmi mengambil alih empat perusahaan manajer...

news | 15:43 WIB

Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dokter Tifa. Sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terk...

news | 14:48 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Istana belum membahas sosok pengganti Wamentan usai Sudaryo...

news | 14:33 WIB

BNN RI merampas aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkotika senilai Rp165 miliar. Kepala BNN Komjen Pol Suy...

news | 14:27 WIB