Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik. Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis ya

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 13:00 WIB
Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit TNI AD saat membubarkan aksi massa pembawa bendera GAM, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). ANTARA/HO/Korem Lilawangsa

Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit TNI AD saat membubarkan aksi massa pembawa bendera GAM, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). ANTARA/HO/Korem Lilawangsa

Matamata.com - Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik.

Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis yang kuat sehingga tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.

Ali menegaskan bahwa bendera GAM secara historis merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara. Ia menilai simbol tersebut bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan simbol politik separatis.

"Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut Ali, pengibaran simbol tersebut mengindikasikan masih adanya separatisme laten. Ia berpendapat negara tidak boleh memberikan ruang pembenaran terhadap simbol yang bertentangan dengan kedaulatan nasional.

"Jika dibiarkan, ini bisa memicu efek domino, eskalasi simbolik, dan membuka ruang kebangkitan narasi konflik lama," katanya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pola separatisme modern kini tidak hanya mengandalkan aksi fisik, tetapi juga provokasi di ruang digital. Media sosial digunakan untuk membangun narasi emosional dan menghasut sentimen ketidakadilan demi memelintir persepsi publik.

"Hari ini, media sosial juga bisa menjadi medan tempur kelompok separatisme," tambah Ali.

Ali juga mengkritik adanya upaya eksploitasi situasi bencana di Aceh melalui provokasi di tengah duka masyarakat. Ia menilai kondisi psikologis warga dimanfaatkan untuk membangun rasa ketidakadilan yang diglorifikasi. Hal ini dianggap berisiko memicu konflik horizontal dan mendelegitimasi negara.

Ia menekankan bahwa ancaman separatisme saat ini lebih banyak hadir melalui simbol dan narasi dibandingkan senjata. Oleh karena itu, negara dituntut membaca ancaman tersebut secara adaptif dan kontekstual.

Baca Juga: Mabes Polri Kirim 300 Personel Tambahan untuk Percepat Pemulihan Pasca-Banjir Aceh

"Separatisme tidak selalu bersenjata, tapi dampaknya bisa sama berbahayanya jika dibiarkan,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Ali mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah proses panjang dan mahal. Segala bentuk provokasi yang mengarah pada separatisme dinilai mencederai komitmen damai yang telah disepakati. "Menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi kebangkitan simbol dan konflik masa lalu," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mendesak regulasi tegas berupa denda bagi importir yang menimbun barang di pelabuhan guna me...

news | 16:11 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal kalangan sipil yang bisa mengisi jabatan nonop...

news | 13:19 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin program Makan Bergizi Gratis tidak akan menekan fiskal nasional. Defisit ...

news | 13:07 WIB

Kementerian Pariwisata mencatat pertumbuhan positif pada April 2026. Kunjungan wisman menembus 1,25 juta dan devisa pari...

news | 09:41 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan debut Mathew Baker (17 tahun) yang memecahkan rekor sebagai ...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun ata...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai momentum nobar Piala Dunia 2026 di TVRI bisa mendongkrak ekonomi ...

news | 06:00 WIB

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB