Pengamat Ingatkan Pemerintah Waspadai Normalisasi Simbol Separatisme di Aceh

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik. Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis ya

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 13:00 WIB
Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit TNI AD saat membubarkan aksi massa pembawa bendera GAM, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). ANTARA/HO/Korem Lilawangsa

Danrem Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran bersama prajurit TNI AD saat membubarkan aksi massa pembawa bendera GAM, di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025). ANTARA/HO/Korem Lilawangsa

Matamata.com - Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan pemerintah untuk bersikap hati-hati terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik.

Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis yang kuat sehingga tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah.

Ali menegaskan bahwa bendera GAM secara historis merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara. Ia menilai simbol tersebut bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan simbol politik separatis.

"Karena itu, kemunculannya di ruang publik tidak boleh dinormalisasi," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut Ali, pengibaran simbol tersebut mengindikasikan masih adanya separatisme laten. Ia berpendapat negara tidak boleh memberikan ruang pembenaran terhadap simbol yang bertentangan dengan kedaulatan nasional.

"Jika dibiarkan, ini bisa memicu efek domino, eskalasi simbolik, dan membuka ruang kebangkitan narasi konflik lama," katanya.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa pola separatisme modern kini tidak hanya mengandalkan aksi fisik, tetapi juga provokasi di ruang digital. Media sosial digunakan untuk membangun narasi emosional dan menghasut sentimen ketidakadilan demi memelintir persepsi publik.

"Hari ini, media sosial juga bisa menjadi medan tempur kelompok separatisme," tambah Ali.

Ali juga mengkritik adanya upaya eksploitasi situasi bencana di Aceh melalui provokasi di tengah duka masyarakat. Ia menilai kondisi psikologis warga dimanfaatkan untuk membangun rasa ketidakadilan yang diglorifikasi. Hal ini dianggap berisiko memicu konflik horizontal dan mendelegitimasi negara.

Ia menekankan bahwa ancaman separatisme saat ini lebih banyak hadir melalui simbol dan narasi dibandingkan senjata. Oleh karena itu, negara dituntut membaca ancaman tersebut secara adaptif dan kontekstual.

Baca Juga: Mabes Polri Kirim 300 Personel Tambahan untuk Percepat Pemulihan Pasca-Banjir Aceh

"Separatisme tidak selalu bersenjata, tapi dampaknya bisa sama berbahayanya jika dibiarkan,” jelasnya.

Menutup keterangannya, Ali mengingatkan bahwa perdamaian Aceh adalah proses panjang dan mahal. Segala bentuk provokasi yang mengarah pada separatisme dinilai mencederai komitmen damai yang telah disepakati. "Menjaga perdamaian berarti menutup semua ruang bagi kebangkitan simbol dan konflik masa lalu," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang dan menegaskan pentingnya kemandirian energi. ...

news | 12:15 WIB

Kemenag menjamin layanan legalisasi buku nikah tetap buka di tengah kebijakan WFH Jumat. Simak jadwal operasional dan lo...

news | 11:30 WIB

PM Lebanon Nawaf Salam meminta bantuan Pakistan untuk menghentikan serangan Israel. Simak detail kesepakatan AS-Iran dan...

news | 07:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi langsung dari Pesawat Kepresidenan kepada pilot jet tempur TNI AU dalam m...

news | 06:59 WIB

Kemenhaj menegaskan Arab Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini. Wamenhaj Dahnil Anzar ingatkan masyarakat waspad...

news | 16:29 WIB