Iran Tegaskan Tak Gentar Hadapi Ancaman Sanksi Baru dari AS

Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 06:00 WIB
Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi fasilitas nuklir Iran. /ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan kerja sama Teheran dan Moskow. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyebut tekanan Washington selama ini selalu berdampak negatif.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” ujar Baghaei dalam pengarahan pada Ahad (23/11).

“Ini cerita panjang. Tentu saja sanksi merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan,” katanya menambahkan.

Baghaei menuturkan bahwa Iran tetap melanjutkan kerja sama dengan Rusia dalam pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai. Ia menyebut kedua negara sedang membahas penguatan kolaborasi di sektor tersebut.

Sebelumnya, pada 17 November, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa rancangan undang-undang yang memperketat sanksi terhadap Rusia juga akan menjatuhkan hukuman kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskow, termasuk berpotensi menargetkan Iran.

Baghaei memastikan Iran tetap berkomitmen menjalin kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai kewajiban dalam perjanjian nonproliferasi nuklir serta aturan nasional. Ia menegaskan keputusan terkait hubungan dengan IAEA berada di bawah kewenangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menanggapi resolusi IAEA yang meminta Iran melaporkan cadangan uranium, Baghaei mengakui langkah itu dapat memperumit situasi. Namun, ia menekankan tidak ada kebuntuan dalam komunikasi antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus, negara-negara E3—Inggris, Prancis, dan Jerman—telah mengajukan pemberitahuan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengaktifkan kembali mekanisme pemulihan sanksi internasional yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015. Sanksi tersebut kembali diberlakukan pada September, mencakup larangan pengiriman bahan dan teknologi terkait nuklir, pembatasan penjualan senjata berat, teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing milik Iran. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea d...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan stok BBM nasional aman dan harga BBM subs...

news | 14:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE terbaru soal aturan WFH ASN Pemda setiap hari Jumat. Simak daftar layanan yang teta...

news | 13:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok telur ayam ras surplus dan harga stabil. Presiden Prabowo akui pantau harga tel...

news | 12:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto disambut pelukan hangat oleh Presiden Korsel Lee Jae-myung di Blue House. Simak agenda kunjung...

news | 11:27 WIB

Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi BBM nasional berjalan lancar dan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tidak m...

news | 10:15 WIB

KPK fokus panggil biro haji (PIHK) untuk mengejar pemulihan kerugian negara sebesar Rp622 miliar dalam kasus korupsi kuo...

news | 09:30 WIB

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengecam keras pengeroyokan warga Aceh di Polda Metro Jaya. Ia meminta Kapolri usut...

news | 08:15 WIB

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin minta kebijakan WFH ASN setiap Jumat dievaluasi berkala agar tidak jadi ajang long...

news | 07:45 WIB

Indonesia menuntut PBB melakukan investigasi transparan atas serangan Israel di Lebanon yang menewaskan 3 prajurit TNI a...

news | 06:15 WIB