Kemenperin: Batalnya Kenaikan Cukai Rokok Bisa Dongkrak Daya Saing Industri Tembakau

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada 2026 akan membantu meningkatkan daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Elara | MataMata.com
Rabu, 12 November 2025 | 06:00 WIB
Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan sambutan pada Pembukaan Pameran Industri Agro 2025 dengan tema “Agro Industri Maju, Ekonomi Tumbuh Tangguh” di Jakarta, Rabu (29/10/2025). (ANTARA/HO-Kemenperin)

Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan sambutan pada Pembukaan Pameran Industri Agro 2025 dengan tema “Agro Industri Maju, Ekonomi Tumbuh Tangguh” di Jakarta, Rabu (29/10/2025). (ANTARA/HO-Kemenperin)

Matamata.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada 2026 akan membantu meningkatkan daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menginventarisasi sejumlah tantangan dalam upaya memacu daya saing IHT. Tantangan tersebut antara lain maraknya peredaran rokok ilegal serta kepastian regulasi terkait kandungan nikotin, tar, dan desain kemasan rokok.

“Dengan kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan cukai ini, cukup membantu industri,” ujarnya.

Menurut Putu, Kemenperin juga tengah berupaya meningkatkan kontribusi sektor IHT terhadap perekonomian nasional. Upaya itu dilakukan melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk kertas pembentuk rokok serta revisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Mesin Pelinting Sigaret.

Selain itu, pemerintah akan membatasi impor mesin pelinting, kertas, dan filter sigaret, serta mempercepat pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) atau Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) untuk mempermudah akses pita cukai bagi industri kecil dan menengah (IKM).

Putu menyampaikan, pada semester I 2025, industri hasil tembakau memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan nilai ekspor mencapai 876 juta dolar AS dan investasi senilai Rp3,2 triliun.

Adapun kontribusi cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara mencapai Rp216 triliun pada 2024, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara dari sektor industri.

Sektor IHT juga menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, buruh pabrik, distributor, pedagang, hingga eksportir.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2026 batal diterapkan.

“Tahun 2026 tarif cukainya tidak kami naikkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga: Kejagung Tegaskan Tempus Kasus Korupsi Minyak Mentah Petral 20082017

Purbaya mengungkapkan, pihaknya telah beraudiensi dengan pelaku industri rokok besar dalam negeri. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak saling memberikan masukan terkait kelanjutan industri rokok, termasuk mengenai kebijakan tarif cukai.

“Salah satu hal yang saya diskusikan dengan mereka adalah apakah tarif cukainya perlu diubah pada 2026. Mereka bilang, asal tidak diubah sudah cukup. Ya sudah, saya tidak ubah,” ujar Purbaya.

Meski membatalkan kenaikan tarif cukai rokok, Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi lain untuk menjaga penerimaan negara sekaligus keberlanjutan industri rokok, salah satunya dengan memperluas cakupan kawasan industri hasil tembakau yang menyediakan fasilitas penunjang bagi para pelaku usaha di sektor tersebut. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa periode waktu (tempus) dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina...

news | 16:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan kronologi penetapan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan...

news | 15:15 WIB

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Aust...

news | 14:30 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut para pejuang pertanian sebagai pahlawan masa kini yang berperan penting d...

news | 13:30 WIB

Pelatih tim nasional (timnas) Indonesia U-17, Nova Arianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan perdana tim asu...

news | 12:30 WIB

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjalin kerja sama dengan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir...

news | 11:30 WIB

Tersangka kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook di Kementerian ...

news | 10:00 WIB

Presiden Prabowo Lantik Rektor IPB Arif Satria Jadi Kepala BRIN...

news | 09:15 WIB

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan Raja Yordania Abdullah II akan berkunjung ke Indonesia pada pekan ini ...

news | 07:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan tambang P...

news | 06:15 WIB