2026, Pemerintah Siapkan Beasiswa Sarjana untuk 150 Ribu Guru Non-Sarjana

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 10:30 WIB
Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Primary and Secondary Education Minister Abdul Mu'ti delivers a statement during a press briefing event in Jakarta on Wednesday (October 22, 2025). ANTARA/Hana Kinarina

Matamata.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki gelar sarjana pada tahun 2026. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

“Untuk tahun depan, kami telah mengalokasikan beasiswa untuk 150.000 guru tanpa gelar sarjana, dan ini telah dimasukkan dalam anggaran 2026,” ujar Mu'ti.

Program beasiswa tersebut akan dijalankan melalui skema Pengakuan Pembelajaran Sebelumnya (RPL). Skema ini memungkinkan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, serta capaian akademik masa lalu para guru dikonversi menjadi kredit akademik, sehingga proses penyelesaian studi dapat berlangsung lebih cepat.

Sepanjang tahun ini, pemerintah telah memberikan beasiswa kepada 12.500 guru, masing-masing senilai Rp3 juta per semester. “Kami berharap program ini dapat selesai dalam waktu satu tahun sehingga peserta dapat lulus pada tahun berikutnya,” jelas Mu'ti.

Selain beasiswa sarjana, Kementerian juga akan memperluas Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan target peserta 800.000 orang pada tahun depan, naik dari 600.000 peserta di tahun ini.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan RPL, kementerian telah menandatangani kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan guru agar para pendidik dapat memenuhi standar minimal kualifikasi sarjana.

Mu'ti menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kapasitas sekaligus kesejahteraan guru, terutama bagi pendidik PAUD dan sekolah dasar yang banyak belum berpendidikan tinggi.

“Program ini mencerminkan komitmen kami, dan Presiden, untuk meningkatkan kualitas guru di seluruh Indonesia,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahada...

news | 16:15 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa penyelesaian per...

news | 16:15 WIB

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berlangsung lancar t...

news | 15:15 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN yang digelar di...

news | 14:16 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama RI merupaka...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengambilan sampel data dari sebagian stasiun pengisian bahan bakar um...

news | 12:15 WIB

Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, Afifuddin Chanif Al Hasani, mengingatkan para santri di sel...

news | 11:00 WIB

Legenda Manchester United, Luis Nani, kembali menyapa para penggemar Setan Merah di Indonesia. Ini menjadi kunjungan ket...

news | 09:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menerima surat istimewa dari seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) II Bandun...

news | 08:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya praktik pertambangan yang bertanggu...

news | 07:15 WIB