GP Ansor NTB Kecam Trans7: Pesantren Bukan Bahan Sensasi Media

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB), Irpan Suriadiata, menyesalkan tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai telah merendahkan martabat pesantren dan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU).

Elara | MataMata.com
Kamis, 16 Oktober 2025 | 11:45 WIB
GP Ansor NTB Kecam Trans7: Pesantren Bukan Bahan Sensasi Media

GP Ansor NTB Kecam Trans7: Pesantren Bukan Bahan Sensasi Media

matamata.com - Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Nusa Tenggara Barat (NTB), Irpan Suriadiata, menyesalkan tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai telah merendahkan martabat pesantren dan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU).

“Pesantren bukan tempat untuk dijadikan objek sensasi. Ini lembaga yang telah menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan sejak lama,” tegas Irpan di Mataram, Kamis (16/10).

Menurutnya, pihak Trans7 telah melanggar kode etik jurnalistik karena tidak melakukan verifikasi fakta sebelum menayangkan program tersebut. Ia menilai hal itu bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi juga bentuk penghinaan terhadap marwah pesantren yang selama ini menjadi benteng moral dan pendidikan bangsa.

“Kami mendesak Trans7 untuk segera mengklarifikasi secara resmi dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat, khususnya kepada pesantren dan para kiai sepuh NU yang telah dirugikan,” ujar Irpan.

Ia menambahkan, klarifikasi dan permintaan maaf tersebut seharusnya disampaikan melalui program dan kanal yang sama, agar publik mendapatkan informasi yang berimbang.

Lebih lanjut, Irpan juga meminta Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran tersebut. “Trans7 harus bertanggung jawab penuh. Jika ingin menjaga integritas medianya, reporter atau tim yang membawakan berita itu harus segera dipecat, karena jelas telah melanggar prinsip dasar jurnalistik,” katanya.

Menurut Irpan, tindakan tegas perlu dilakukan demi memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia pers nasional serta menjaga kehormatan lembaga pesantren.

“Kami juga mengajak seluruh insan media agar lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan fungsi informasi publik, serta mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berita yang belum terverifikasi,” tutupnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dokter RSUD Kota Tangerang ingatkan bahaya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang bisa picu peradangan paru-paru dan ses...

news | 09:56 WIB

Pemkab Aceh Barat menindaklanjuti temuan BPK RI 2025 dengan mengembalikan dana kerugian negara sebesar Rp917 juta ke kas...

news | 09:15 WIB

Kementerian ESDM memastikan penggunaan bahan bakar B50 aman setelah lolos uji durabilitas mesin tambang 1.000 jam dan ro...

news | 08:15 WIB

Polri dan Basarnas memaksimalkan pencarian jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perai...

news | 07:00 WIB

DPR mendesak Kemenkes dan BNPB mengoptimalkan penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes m...

news | 15:50 WIB