DPR Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi dan Lebih Fokus pada Desain Ekonomi Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:15 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

“Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Meskipun memberikan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga dana MBG yang tidak terserap tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Purbaya yang langsung menanggapi rencana kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR, mengingat pembahasan APBN masih berlangsung.

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun meminta agar Purbaya mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia juga menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen, dan kalau perlu ke 8 persen,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbedaan arah kebijakan ekonomi antara pemerintahan Presiden ke-6 RI Su...

news | 16:30 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah (...

news | 15:15 WIB

Momen yang ditunggu para penggemar Apple akhirnya tiba. Tepat pukul 00.01 WIB, seri terbaru iPhone 17 resmi dirilis di I...

news | 14:15 WIB

Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama di bidang perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presi...

news | 13:15 WIB

Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, mengungkapkan rasa kecewa dan penyesalannya setelah PSSI resmi mengakhiri kontra...

news | 12:00 WIB

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera men...

news | 11:15 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan ...

news | 10:15 WIB

Istana Kepresidenan menyatakan dukungan terhadap langkah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang memutus kerj...

news | 09:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi revitalisasi Pasar Rakyat Jailolo di Desa Guaemaadu, Kecamatan Jailo...

news | 08:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto untuk menyiapk...

news | 07:00 WIB