Pemerintah Siapkan Langkah Konkret Perkuat Keamanan Pesantren dan Rumah Ibadah

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat keamanan dan keselamatan di lingkungan pondok pesantren serta rumah ibadah di seluruh Indonesia. Upaya ini, kata dia, menjadi salah satu prioritas nasional.

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 14:15 WIB
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar acara penandatanganan kesepakatan bersama terkait sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Matamata.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat keamanan dan keselamatan di lingkungan pondok pesantren serta rumah ibadah di seluruh Indonesia. Upaya ini, kata dia, menjadi salah satu prioritas nasional.

Dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama tentang sinergi penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Selasa (14/10), Menag menyoroti banyaknya rumah ibadah yang berdiri di kawasan rawan bencana.

“Banyak sekali mereka itu dibangun di tingkat kemiringan yang rawan longsor. Bahkan ada juga yang dibangun di puncak bukit yang rawan dengan berbagai macam akibat termasuk longsor. Ada yang dibangun di pinggir kali, di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut. Kakinya sebelah di pantai dan itu sangat rawan dengan gelombang dan hanyut,” ujarnya.

Menag menjelaskan, saat ini terdapat 42.369 pondok pesantren di Indonesia, seluruhnya berstatus swasta. Sementara itu, hanya sekitar lima persen madrasah yang berstatus negeri. Untuk itu, Kementerian Agama berencana menggandeng perguruan tinggi keagamaan seperti UIN dan IAIN yang memiliki fakultas teknik guna membantu pemeriksaan teknis terhadap bangunan yang berisiko.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan baru untuk meringankan proses perizinan pembangunan di pesantren agar tidak membebani masyarakat.

“Mungkin nanti ke depan kita akan memberikan keringanan lah terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di pondok pesantren, agar masyarakat yang menyekolahkan anaknya di pesantren itu masih tetap tertolong,” kata Nasaruddin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan pendidikan di pesantren.

“Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman karena itu kita akan terus hadir sebagai komitmen pemerintah untuk bersama-sama mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, nyaman, dan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mencerdaskan,” ujar Muhaimin. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan rencana gencatan senjata di Jalur Gaza. Blok ter...

news | 12:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa dua dari empat saksi yang dijadwalkan hadir pada Senin (13/10) unt...

news | 11:30 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam...

news | 10:15 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memanfaatkan momentum Konferensi Tingkat ...

news | 09:28 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi p...

news | 08:30 WIB

Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan ...

news | 07:15 WIB

Istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Franka Frankli...

news | 17:30 WIB

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan ol...

news | 16:30 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan sebanyak 80 ribu lulusan baru perguruan tinggi dapat bergabung dalam ...

news | 15:30 WIB

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perda...

news | 14:15 WIB