Kemensos Tegaskan: Keluarga Penerima Manfaat Boleh Terima Beberapa Bantuan Sekaligus

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbolehkan menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial (bansos) secara bersamaan.

Elara | MataMata.com
Kamis, 09 Oktober 2025 | 14:15 WIB
Jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) usai berdialog dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait optimalisasi program penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat di Jakarta, Rabu (8/10/2025). ANTARA/HO-Dinsos Kalsel

Jajaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) usai berdialog dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI terkait optimalisasi program penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat di Jakarta, Rabu (8/10/2025). ANTARA/HO-Dinsos Kalsel

Matamata.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbolehkan menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial (bansos) secara bersamaan.

“Tidak ada masalah jika satu keluarga penerima manfaat mendapat beberapa jenis bantuan sekaligus. Kan tujuannya agar masyarakat lebih cepat keluar dari ketergantungan bantuan sosial,” ujar Direktur Kelompok Rentan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mardi Brilian Saleh, dalam keterangan yang disampaikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (9/10).

Pernyataan itu disampaikan Mardi dalam pertemuan bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas optimalisasi penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Dinsos Kalsel mengungkapkan masih adanya kebingungan terkait pembagian peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga Kemensos. Selain itu, mereka juga menanyakan kemungkinan memanfaatkan pendamping rehabilitasi sosial untuk mendukung pelaksanaan PKH karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah.

Menanggapi hal itu, Mardi menegaskan bahwa pendamping PKH tetap harus fokus pada pelaksanaan program PKH. “Ke depan akan ada rekrutmen khusus agar pelaksanaan PKH lebih optimal. Namun jika daerah ingin menggunakan pendamping rehabilitasi sosial, itu bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan masing-masing, dengan catatan jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Rahmady Abasmay, menyambut baik penjelasan dari Kemensos. Menurutnya, kejelasan arah dan dasar hukum penyaluran bansos akan memudahkan daerah dalam mengoptimalkan program.

“Jawaban dari Kemensos memberikan kejelasan arah program, sehingga kami punya dasar lebih kuat dalam mengoptimalkan bansos di Kalsel. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran,” kata Rahmady. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta pemerintah memastikan proses evakuasi korban runtuhnya pondok pesantren (ponpe...

news | 18:39 WIB

Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi melantik Komite Eksekut...

news | 15:15 WIB

Sejumlah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan mahasiswa akan turun ke jalan dalam aksi akbar bertajuk Indonesia La...

news | 14:00 WIB

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong hilirisasi mineral strategis dan percepatan transisi menuju ...

news | 13:06 WIB

Kapten tim nasional Indonesia, Jay Idzes, menegaskan bahwa perjuangan tim Garuda untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026...

news | 10:45 WIB

Aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 13 kilogram berhasil digagalkan tim gabungan yang terdiri dari Satgas Pe...

news | 09:15 WIB

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Indra Sjafri, menegaskan bahwa kekalahan 12 dari India dalam laga uji coba di Stadion Mad...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan ikut men...

news | 07:15 WIB

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian nasional akan tumbuh hingga 5,5 persen pada kuartal IV ...

news | 17:10 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai ambruknya mushalla di Pondok Pesantren (Pon...

news | 16:30 WIB