Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri acara Monthly Economic Diplomacy Breakfast (K-MED) yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (10/10/2025). ANTARA/Shofi Ayudiana
Matamata.com - Pemerintah akan memulai pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada 15 Oktober 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur koperasi di tingkat desa.
Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono mengatakan pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap koperasi memiliki fasilitas memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa.
“Kalau bisa semuanya,” ujar Ferry saat ditemui seusai acara Monthly Economic Diplomacy Breakfast (K-MED) yang digelar Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (10/10).
Ferry menjelaskan, gerai dan gudang menjadi elemen penting agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi optimal sesuai standar nasional. Setiap koperasi desa nantinya diwajibkan memiliki sedikitnya tujuh jenis gerai, yakni gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik, serta unit usaha lain yang disesuaikan dengan potensi daerah.
Pemerintah sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) antara sejumlah kementerian dan lembaga sebagai dasar percepatan pembangunan fisik dan operasional fasilitas koperasi tersebut. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (9/10), melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani memastikan bahwa pembangunan Kopdes Merah Putih akan didukung penuh melalui pendanaan APBN.
“Kami mendukung penuh dari dukungan APBN dan tentunya dari bentuk alokasi yang akan kami siapkan, entah dari transfer ke daerah atau dari belanja lainnya yang tentunya menjadi komitmen kami bersama,” kata Askolani.
Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur koperasi desa akan dikoordinasikan melalui salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menegaskan, pendanaan proyek tersebut tidak berasal dari skema kredit perbankan Himbara, melainkan dari alokasi dana desa yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
Berdasarkan data situs merahputih.kop.id, hingga kini terdapat 11.225 koperasi desa/kelurahan yang telah memiliki minimal satu gerai aktif. Secara keseluruhan, jumlah gerai koperasi yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia mencapai 15.970 unit.
Baca Juga: 5.000 Chef Profesional Siap Turun ke Daerah, BGN Perkuat Program Makan Bergizi Gratis