Mensos Gus Ipul Lapor Prabowo: Sekolah Rakyat Berjalan, Bansos Masih Perlu Dibenahi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7), untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran.

Elara | MataMata.com
Selasa, 29 Juli 2025 | 18:00 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberi keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

Matamata.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7), untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan menyoroti persoalan bantuan sosial (bansos) yang belum tepat sasaran.

“Kami akan lapor tentang Sekolah Rakyat yang kita mulai pembelajarannya pada tanggal 14 Juli yang lalu di 63 titik,” ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, kepada awak media.

Menurutnya, program Sekolah Rakyat akan diperluas dengan peluncuran tambahan di 37 titik pada awal Agustus. Inisiatif ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 9.700 siswa, melibatkan sekitar 1.500 guru, dan lebih dari 2.000 tenaga pendidik.

Tidak berhenti di situ, Kementerian Sosial juga merencanakan ekspansi program ini ke 50 titik tambahan mulai September mendatang. Saat ini, siswa dan tenaga pengajar telah melewati tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

“Semuanya baru memulai saling mengenal satu dengan yang lain, tetapi kurikulum dengan perangkat pembelajarannya sudah disiapkan oleh Satgas (Sekolah Rakyat),” jelas Gus Ipul.

Selain membahas pendidikan, Gus Ipul juga melaporkan upaya perbaikan distribusi bansos agar penerima bantuan lebih tepat sasaran. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal, Kementerian Sosial kini berperan aktif dalam pembaruan data penerima bantuan.

“Kalau pemutakhiran ini kita bisa lakukan terus-menerus dan juga melibatkan partisipasi swasta, saya yakin insya Allah data kita akan makin valid ke depan. Dengan data itu kita sekaligus kroscek ke lapangan,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang secara tegas mengatur larang...

news | 13:27 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan agar penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke sejumlah b...

news | 13:06 WIB

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah...

news | 12:00 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemberlakuan larangan terhadap aplikasi TikTok. Dalam perinta...

news | 08:15 WIB

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial tidak hanya menjawab kebu...

news | 07:00 WIB

Keluarga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, meminta Polda Metro Jaya memberikan akses menulis bag...

news | 18:15 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa isu Palestina akan menjadi salah satu topik utama yang disampaikan Pres...

news | 17:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariot...

news | 16:04 WIB

Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum...

news | 15:15 WIB

Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kea...

news | 14:00 WIB