Prabowo: Ada Tanah Jarang Bernilai Rp128 Triliun di Tambang Ilegal Bangka Belitung

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya temuan tanah jarang mengandung monasit bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan tambang ilegal yang telah disita pemerintah di Bangka Belitung.

Elara | MataMata.com
Selasa, 07 Oktober 2025 | 07:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

Presiden RI Prabowo Subianto saat meninjau penyitaan smelter ilegal terkait penambangan tanpa izin di kawasan PT Timah, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo)

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan adanya temuan tanah jarang mengandung monasit bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan tambang ilegal yang telah disita pemerintah di Bangka Belitung.

Menurut informasi dari Tim Media Presiden, potensi tersebut selama ini dikelola secara ilegal dengan memanfaatkan enam smelter yang kini sudah disita dan diserahkan kepada PT Timah Tbk.

“Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan 1 ton monasit bisa bernilai ratusan ribu dolar, bahkan sampai 200.000 dolar AS,” ujar Prabowo saat meninjau langsung penyitaan smelter ilegal di Bangka Belitung, Senin.

Presiden menjelaskan, nilai tersebut jika dikonversi ke mata uang rupiah setara sekitar Rp3,3 miliar per ton. Ia memperkirakan terdapat sekitar 40.000 ton monasit di kawasan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, potensi ekonomi dari temuan tanah jarang di Bangka Belitung mencapai sekitar 8 miliar dolar AS atau setara Rp128 triliun.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa dari enam perusahaan ilegal yang disita, potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, termasuk dari nilai monasit.

“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai potensi Rp300 triliun,” katanya.

Presiden menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia menegaskan, langkah ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberantas penambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, dan semua yang melanggar hukum,” tegasnya.

Prabowo juga berpesan agar kerja sama antarlembaga terus diperkuat demi melindungi kekayaan negara untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga: 5 Pilihan Hotel Terbaik di Bugis Singapura Untuk Liburan Terbaik!

“Prestasi yang membanggakan, tolong diteruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla — teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap Calvin Verdonk segera pulih agar dapat memperkuat skuad Garuda saat...

news | 17:00 WIB

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan penolakannya terhadap rencana kehadiran atlet senam asal Israel yang di...

news | 16:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopd...

news | 15:15 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperbolehkan menerima lebih dari ...

news | 14:15 WIB

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny d...

news | 13:15 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada para istri Anggota DPR RI yang tetap mendampingi suaminya di te...

news | 11:55 WIB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan apresiasinya atas tercapainya kesepak...

news | 10:00 WIB

Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, memuji semangat juang anak asuhnya meski harus mengakui keunggulan Ara...

news | 09:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluruskan pemberitaan sebelumnya terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan pe...

news | 08:15 WIB

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyampaikan bahwa kerja sama antara lembaganya ...

news | 07:15 WIB