Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto
Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) akan diterapkan sesuai rencana pada 2027, tanpa penundaan.
Hal itu ditegaskan AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Jakarta, Senin.
Menurut AHY, persoalan kendaraan ODOL kini menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” ujar AHY.
Ia menambahkan, isu kendaraan ODOL telah ramai dibicarakan di berbagai ruang publik, mulai dari media massa, media sosial, hingga obrolan santai di warung kopi.
“Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” katanya.
Dalam rapat tersebut, AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan langkah kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk merealisasikan target zero ODOL pada 2027.
Rapat berfokus pada empat hal utama. Pertama, laporan hasil kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian oleh Kepala BPS. Kedua, pembahasan pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang yang akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Selanjutnya, dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, dan teknologi pemantauan akan dipaparkan Kementerian Perindustrian.
“Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga Dirut dari BNI,” tutup AHY. (Antara)
Baca Juga: Usai Pulang Haji, Afgansyah Reza Akui jadi Selektif Pilih Teman