AHY Tegaskan Kebijakan Zero ODOL Mulai Berlaku Efektif 2027: Tak Ada Penundaan Lagi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) akan diterapkan sesuai rencana pada 2027, tanpa penundaan.

Elara | MataMata.com
Senin, 06 Oktober 2025 | 16:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) akan diterapkan sesuai rencana pada 2027, tanpa penundaan.

Hal itu ditegaskan AHY dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL) di Jakarta, Senin.

Menurut AHY, persoalan kendaraan ODOL kini menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” ujar AHY.

Ia menambahkan, isu kendaraan ODOL telah ramai dibicarakan di berbagai ruang publik, mulai dari media massa, media sosial, hingga obrolan santai di warung kopi.

“Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” katanya.

Dalam rapat tersebut, AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan langkah kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk merealisasikan target zero ODOL pada 2027.

Rapat berfokus pada empat hal utama. Pertama, laporan hasil kajian dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian oleh Kepala BPS. Kedua, pembahasan pengembangan sistem e-manifest terpadu angkutan barang yang akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, dukungan sektor industri terkait karoseri, kawasan industri, dan teknologi pemantauan akan dipaparkan Kementerian Perindustrian.

“Yang terakhir penyediaan akses pembiayaan sektor transportasi dan logistik akan disampaikan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan juga Dirut dari BNI,” tutup AHY. (Antara)

Baca Juga: Usai Pulang Haji, Afgansyah Reza Akui jadi Selektif Pilih Teman

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB