Prabowo Minta Investasi dan Lapangan Kerja Merata di Seluruh Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 September 2025 | 09:15 WIB
President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

President Prabowo Subianto chaired a limited meeting with Vice President Gibran Rakabuming Raka and a number of red and white cabinet ministers at the Merdeka Palace, Jakarta, Thursday, September 4, 2025. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

Matamata.com - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh daerah, tidak hanya terpusat di Jakarta.

Hal itu disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/9), yang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pertemuan tersebut membahas isu terkini, termasuk perkembangan ekonomi dan investasi.

“Di bidang ekonomi, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi untuk menekankan perlunya investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara merata di seluruh tanah air, bukan terpusat di ibu kota,” kata Wijaya di Jakarta.

Selain soal investasi, Presiden juga menyoroti percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak. Ia menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggoro untuk segera memulihkan sejumlah infrastruktur yang terdampak aksi vandalisme saat demonstrasi pekan lalu.

“Mempercepat perbaikan sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat aksi vandalisme pada demonstrasi pekan lalu, agar masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan nyaman,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan, biaya pemulihan infrastruktur publik akan sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat.

Menurutnya, kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp950 miliar (US$57,75 juta) dan akan dibiayai melalui alokasi anggaran darurat APBN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah mendalami 11 tuntutan antikorupsi yang diajukan Indonesia Corruptio...

news | 17:53 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya di awal masa jabatan ya...

news | 17:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh program pemerintah dijalankan lebih cepat tanpa terhambat alasan administ...

news | 16:15 WIB

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, me...

news | 15:15 WIB

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR akan mendorong Presiden Prabowo Subianto segera menandatangani Pera...

news | 13:15 WIB

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar meminta agar Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul ...

news | 11:15 WIB

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, berharap Menteri...

news | 10:00 WIB

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai strategi bertahan ketat yang diterapkan Lebanon menjadi penghalang uta...

news | 09:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya negara-negara anggota BRICS bersatu menghadapi praktik standar ganda da...

news | 08:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dua kemungkinan skema lelang untuk mobil Mercedes-Benz 280 SL milik Presi...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak